Search
Now showing items 1-7 of 7
PENERAPAN PENARIKAN PAJAK OLEH PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI, DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN
(UNEJ, 2014)
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur wewenang-wewenang pemerintah pusat dalam hal penarikan pajak. Pajak-pajak yang dianggap sebagai pajak yang berskala besar dan ...
PERANAN HAKIM PENGADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK
(UNEJ, 2014)
Dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa proses penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak perlu dilakukan secara cepat, oleh karena itu dalam undangundang ini ...
PENGATURAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM SEBAGAI TANGGUNG JAWAB CALON ANGGOTA LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(UNEJ, 2014)
Tuntutan dana kampanye yang begitu besar ini menjadikan peserta pemilu harus berusaha menyiapkan dana. Dana yang digunakan peserta pemilu dapat berasal dari peserta pemilu maupun sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak ...
PENGARUH PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
(UNEJ, 2014)
Pajak merupakan alat bagi pemerintah didalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ...
KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM VERIFIKASI PENDAFTARAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(UNEJ, 2014)
Penyelenggaraan pemilihan umum didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam penyelenggara pemilihan umum dilaksanakan secara demokrasi, langsung, jujur, bebas, rahasia, jujur, dan ...
WEWENANG BUPATI BANYUWANGI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BIDANG JAMINAN PERSALINAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 2562 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN
(UNEJ, 2014)
Kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Program Jaminan Persalinan memberikan perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin masyarakat miskin dan ...
ANALISIS YURIDIS SENGKETA DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
(UNEJ, 2014)
Pemilihan Umum adalah salah satu sarana demokrasi untuk masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam menentukan corak dan nasib pemerintahan Indonesia 5 tahun kedepan, oleh karena itu dalam penyelenggaran pemilu harus ...