Browsing SRA-Law by Title
Now showing items 163-182 of 296
-
Kedudukan Perusahaan Reasuransi Sebagai Kreditur Preferen Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Di Nyatakan Pailit
(UNEJ, 2013)Perusahaan asuransi memiliki fungsi sebagai pemberi layanan jasa terhadap masyarakat dalam mengatasi resiko yang akan terjadi di masa yang datang. Akan tetapi perusahaan asuransi sendiri memiliki resiko sebagaimana perusahaan ... -
KEDUDUKAN ZAT METHYLONE (3,4-METHYLENEDIOXY-METHYLCHATINONE) SEBAGAI TURUNAN CHATINONE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(UNEJ, 2012)Kejahatan dibidang penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu wujud dari kejahatan trasnasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa. Modus operandi sindikat peredaran narkotika dengan mudah ... -
KEKUATAN HUKUM AKTA PADA AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK SYARIAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS
(UNEJ, 2013)Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akad Mudharabah merupakan akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul ... -
KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SURAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) (Studi Putusan BANI Nomor 397/V/ARB-BANI/2011)
(UNEJ, 2014)Surat permohonan dalam suatu forum arbitrase harus diajukan secara tertulis dengan dilengkapi bukti-bukti yang dapat menguatkan dalilnya. Bukti utama yang dapat dijadikan alat bukti di BANI adalah alat bukti surat yang ... -
KEKUATAN PEMBUKTIAN LEGALISASI DAN WAARMERRKING AKTA DIBAWAH TANGAN OLEH NOTARIS
(UNEJ, 2014)Indonesia merupakan Negara Hukum (rechstaat) dan bukan merupakan Negara berdasarkan kekuasaan (machtstaat), Seperti yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia ... -
KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN ADAT TERHADAP WANPRESTASI DALAM HAK NUMPANG KARANG (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 110 K/PDT/2008)
(UNEJ, 2013)Hak numpang karang dikenal dalam hukum adat. Hak numpang karang muncul apabila ada seseorang yang tinggal di atas tanah atau pekarangan milik orang lain. Perjanjian yang dilakukan antara orang yang menumpang dengan pemilik ... -
KESETARAAN KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE) ( STUDI KASUS TERHADAP PERJANJIAN WARALABA KEBAB TURKI BABA RAFI
(UNEJ, 2013)Seiring dengan perkembangan zaman dan begitu pesatnya perekonomian yang semakin meningkat dan penuh persaingan dalam usaha berbisnis. Indonesia dalam hal pengaturan dan keseimbangan di dunia bisnis, mempunyai sebuah ... -
KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PERDESAAN, PERKOTAAN, DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERKAIT DENGAN TERBITNYA UU NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
(UNEJ, 2013)Pada masa reformasi telah menggetarkan hampir semua sendi – sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lembaga Pemerintahan dituntut untuk melakuan gerakan reformasi mulai menyentuh aspek fundamental kehidupan bangsa dan ... -
KEWAJIBAN MEMASUKKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) PAJAK PENGHASILAN (Pph) OLEH WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (Pph)
(UNEJ, 2013)Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif. Sejarah pengenaan pajak penghasilan di Indonesia dimulai dengan adanya tenement tax (huistaks) pada tahun 1816, yakni sejenis pajak yang dikenakan ... -
Kewenangan Arbitrase Ad-Hoc Dalam Memutus Suatu Sengketa (Kajian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)
(UNEJ, 2013)Arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari definisi yang di berikan ... -
KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PROSES LEGISLASI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(UNEJ, 2014)Hadirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengakibatkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menjadi 2 kamar yang biasa disebut dengan bikameral. Munculnya DPD mempertegas doktrin Trias Politica yang diamanatkan oleh ... -
KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM VERIFIKASI PENDAFTARAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(UNEJ, 2014)Penyelenggaraan pemilihan umum didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam penyelenggara pemilihan umum dilaksanakan secara demokrasi, langsung, jujur, bebas, rahasia, jujur, dan ... -
Kewenangan Kreditur Untuk Melakukan Penyitaan Barang Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 606 K/Pdt.Sus/2011)
(UNEJ, 2013)Salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah pembiayaan konsumen. Adanya perjanjian kredit tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara penerima kredit (debitur) dan yang memberi kredit ... -
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM SISTEM PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA
(UNEJ, 2013)Perkembangan industri perbankan tidak lepas dari adanya Bank Indonesia sebagai lembaga berwenang untuk melakukan pengawasan bank di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan peraturan ... -
Kewenangan Pejabat Lelang Kelas I Terhadap Jual Beli Lelang Obyek Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet
(UNEJ, 2013)Pejabat lelang Kelas I dapat melakukan lelang eksekusi meliputi putusan/penetapan Pengadilan dan dokumen-dokumen yang dipersamakan dengan itu selain lelang non eksekusi wajib dan lelang non eksekusi sukarela. Yang dimaksud ... -
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERKAITAN DENGAN BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
(UNEJ, 2013)Pemerintah daerah kabupaten, dalam menjalankan pemerintahan daerah kabupaten, memiliki kewenangan legislatif sekaligus kewenangan eksekutif. Kewenangan legislatif pemerintahan daerah kabupaten sebagai salah satu lembaga ... -
Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah
(UNEJ, 2013)Di era reformasi kesadaran dan semangat untuk menerapkan lebih banyak lagi norma ajaran Islam melalui kekuasaan (legislasi) semakin tumbuh. Pengadilan Agama sebagai salah satu aparat penegak keadilan di Indonesia telah ... -
KEWENANGANJAKSA MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Mahkamah Agung RI no 196 K/AG/1994)
(UNEJ, 2013)Pembatalan perkawinan merupakan akibat tidak dipenuhinya syarat dan rukun perkawinan serta tidak dipenuhinya aturanaturan hukum yang mengatur tentang perkawinan. Pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 22-28 Undang-undang ... -
Klausul Perbuatan Melawan Hukum Yang Dapat Membatalkan Putusan Arbitase
(UNEJ, 2012)Pemeriksaan terhadap sengketa yang dilakukan oleh lembaga arbitrase berbeda dengan sidang pemeriksaan peradilan perdata yang terbuka untuk umum. Semua pemeriksaan terhadap sengketa melalui lembaga arbitrase harus dilakukan ... -
LEGITIME PORTIE BAGI ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI SECARA SAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(UNEJ, 2013)Legitime portie bagi anak luar kawin yang diakui secara sah oleh ayah maupun ibu biologisnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menimbulkan hubungan hukum antara anak luar kawin yang diakui oleh ayah maupun ibu ...