Browsing SRA-Law by Title
Now showing items 148-167 of 296
-
KEBIJAKAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA
(UNEJ, 2013)Kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan haruslah dilakukan melalui proses sistematik, melalui apa yang disebut sebagai penegakan hukum pidana dalam arti luas, yaitu penegakan ... -
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyebaran Spam Melalui Short Message Service (SMS)
(UNEJ, 2013)Spam atau secara umum disebut dengan pesan sampah merupakan salah satu kejahatan yang muncul seiring dengan berkembangnya teknologi. Salah satu jenis spam yang marak di Indonesia yaitu spam yang disebarkan melalui short ... -
KECAKAPAN SESEORANG DALAM MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM MENURUT HUKUM ADAT SUKU TENGGER
(UNEJ, 2014)Kecakapan hukum (atau yang lebih sering disebut dewasa) merupakan unsur melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam hal ini, kecakapan sering dikaitkan langsung dengan batas usia seseorang. Kecakapan sering kali disebut sebagai ... -
KEDUDUKAN ANAK AKIBAT BATALNYA PERKAWINAN KARENA ORANG TUANYA MEMILIKI HUBUNGAN DARAH
(UNEJ, 2013)Pembatalan perkawinan telah diatur oleh Undang-undang perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adanya peraturan mengenai pembatalan perkawinan ini selain dimaksudkan untuk penyempurnaan pengaturan ketentuan ... -
KEDUDUKAN ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUNYA MENURUT HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT SENDURO LUMAJANG
(UNEJ, 2013)Hukum Waris adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau Harta Warisan dari sesuatu generasi ke generasi lain, baik mengenai benda material maupun immaterial, demikian bunyi ... -
Kedudukan Anak Tiri Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Tirinya Menurut Hukum Waris Adat Jawa Di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember
(UNEJ, 2013)Dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa : Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur hubungan pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ... -
KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN YANG DIAKUI OLEH SUAMI SEBAGAI HARTA BAWAAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No.3108/Pdt.G/2009/PA.Jr)
(UNEJ, 2013)Harta Bersama dan Harta Bawaan merupakan salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan. Dimana dalam perolehannya pun tidak dapat disamakan, dikarenakan bila membahas tentang harta bersama akan menjelaskan pada harta yang ... -
KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN ORANG TUANYA YANG MEMILIKI HUBUNGAN DARAH
(UNEJ, 2013)Perkawinan dikatakan sah apabila telah sesuai dengan tata tertib hukum yang berlaku. Apabila tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut ... -
KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG BEDA AGAMANYA DENGAN PEWARIS MENURUT HUKUM ADAT WARIS DI DESA WATU KEBO KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI
(UNEJ, 2013)Dalam kehidupan sehari-hari sebuah keluarga tidak selamanya akan berjalan dengan baik, yaitu kebersamaan antara orang tua dengan anak tidak selamanya terjalin hubungan yang baik. Terkadang timbul perselisihan antara orang ... -
Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Akibat Dari Perceraian Li’an Dalam Hukum Waris Islam
(UNEJ, 2013)Seorang suami dapat mengingkari sahnya anak, sedangka istriya menyangkalnya, maka suami dapat meneguhkan pengingkaranya dengan li'an sebagai mana tertuang dalam pasal 101 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang N0 1 ... -
Kedudukan Hukum Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan
(UNEJ, 2014)Bisnis dari suatu perusahaan adakalanya sudah sedemikian besar dan melebar sehingga perusahaan itu sendiri perlu dipecahpecah menurut penggolongan bisnisnya. Tetapi merupakan kebutuhan pula agar bisnis yang telah dipecah-pecah ... -
Kedudukan Hukum Penjamin (Personal Guarantee) dengan Pembebanan Hak Tanggungan dan Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan Pengadilan Niaga No. 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby)
(UNEJ, 2013)Kepailitan yang diatur dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004, berhubungan erat dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Debitur dalam bahasan ini adalah Perseroan ... -
KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN KEPALA KELURAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(UNEJ, 2014)Di dalam suatu sistem pemerintahan daerah, pemerintahan desa merupakan ujung tombak suksesnya otonomi daerah karena di dalam sistem pemerintahan desa terdapat suatu hak dan kewajiban desa untuk menjalankan roda pemerintahan ... -
Kedudukan Lembaga Jaminan Resi Gudang sebagai Kreditor terhadap Pengelola Gudang berdasarkan Subrogasi
(UNEJ, 2013)Lembaga Jaminan Resi Gudang, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, dapat berkedudukan sebagai kreditor terhadap Pengelola Gudang. Kedudukan Lembaga Jaminan Resi Gudang sebagai kreditor terhadap Pengelola Gudang memiliki ... -
Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Wanita Dalam Perkawinan Kedua
(UNEJ, 2012)Pengaturan tentang perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), selain tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga harus mematuhi ketentuan perkawinan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah ... -
Kedudukan Perusahaan Reasuransi Sebagai Kreditur Preferen Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Di Nyatakan Pailit
(UNEJ, 2013)Perusahaan asuransi memiliki fungsi sebagai pemberi layanan jasa terhadap masyarakat dalam mengatasi resiko yang akan terjadi di masa yang datang. Akan tetapi perusahaan asuransi sendiri memiliki resiko sebagaimana perusahaan ... -
KEDUDUKAN ZAT METHYLONE (3,4-METHYLENEDIOXY-METHYLCHATINONE) SEBAGAI TURUNAN CHATINONE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(UNEJ, 2012)Kejahatan dibidang penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu wujud dari kejahatan trasnasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa. Modus operandi sindikat peredaran narkotika dengan mudah ... -
KEKUATAN HUKUM AKTA PADA AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK SYARIAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS
(UNEJ, 2013)Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akad Mudharabah merupakan akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul ... -
KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SURAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) (Studi Putusan BANI Nomor 397/V/ARB-BANI/2011)
(UNEJ, 2014)Surat permohonan dalam suatu forum arbitrase harus diajukan secara tertulis dengan dilengkapi bukti-bukti yang dapat menguatkan dalilnya. Bukti utama yang dapat dijadikan alat bukti di BANI adalah alat bukti surat yang ... -
KEKUATAN PEMBUKTIAN LEGALISASI DAN WAARMERRKING AKTA DIBAWAH TANGAN OLEH NOTARIS
(UNEJ, 2014)Indonesia merupakan Negara Hukum (rechstaat) dan bukan merupakan Negara berdasarkan kekuasaan (machtstaat), Seperti yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia ...