Search
Now showing items 1-10 of 26
Tanggungjawab Ahli Waris Terhadap Penyerahan Protokol Notaris
(Fakultas Hukum, 2023-09-11)
Proses penyerahan dan penyimpanan protokol notaris oleh ahli waris menjadi permasalahan dalam dunia kenotariatan dalam praktiknya sering terjadi karena ahli waris tidak berkehendak mengurus serta menyerahkan protokol ...
Keabsahan Perkawinan Poligami yang Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
(Fakultas Hukum, 2023-03-20)
Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia masih tidak berjalan secara
efektif dalam hal penerapannya di tengah-tengah masyarakat. Dikarenakan
sebagian masyarakat tidak terlalu mementingkan pencatatan itu sendiri dan
menganggap ...
Konsep Perlindungan Anak Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi
(Fakultas Hukum, 2023-06-27)
Indonesia dihadapkan dengan berbagai kasus tindak pidana, salah satunya
ialah kasus perkosaan yang terjadi pada Anak. Berdasarkan catatan Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), terhitung 25 kasus kekerasan ...
Kepastian Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Terhadap Perseroan Yang Menjalankan Kegiatan Usahanya di Bidang Sumber Daya Alam dan Non Sumber Daya Alam
(Fakultas Hukum, 2023-06-16)
Undang Undang Perseroan Terbatas hanya‘membatasi’ perseroan yang diwajibkan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu dengan menyebut ‘perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan ...
Kebijakan Formulasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia
(Fakultas Hukum, 2023)
Tidak ada mekanisme restitusi atau ganti rugi terhadap korban yang organnya
dijual secara melawan hak dan melawan hukum. Baik organ tersebut didapatkan
dengan cara membunuh korban, maupun organ tersebut dijual dengan ...
Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Hibah Daerah Provinsi Jawa Timur Yang Berimplikasi Kerugian Keuangan Daerah
(Fakultas Hukum, 2023-02-23)
Monitoring dan evaluasi di lokasi kegiatan pada Hibah Jatim 2018 sebagai kontrol keberhasilan kegiatan dihapus berdasarkan Pasal 56 Pergub Jatim 134/2018 sehingga mengakibatkan terjadinya korupsi yang merugikan keuangan ...
Prinsip Kepastian Hukum Penerapan Surat Keputusan Bersama Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
(Fakultas Hukum, 2023-01-16)
Prinsip Kepastian Hukum Penerapan Surat Keputusan Bersama dalam
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik; Ni Putu Ratnayutika, S.H;
200720101078; 2021; Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember;
SKB UU ...
Prinsip the Privity of Contract dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Daring
(Fakultas Hukum, 2023-06-21)
Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan
dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian
kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau
Kontrak ...
Pembaruan Dualisme Kompetensi Peradilan dalam Penyelesaian Tindakan Penyalahgunaan Wewenang yang Berimplikasi Kerugian Keuangan Negara
(Fakultas Hukum, 2023-07-05)
Penelitian ini beranjak dari ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah
dalam Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Kitab
Undang-Undang ...
Prinsip Kemanfaatan Akta Jual Beli Murabahah pada Bank Syariah
(Hukum, 2023-07-13)
Regarding sharia banking, considering Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking Chapter I General Provisions Article 1 number 7 it is emphasized that Islamic Banks are banks which in carrying out their business rely ...