Menurut Pasal 1 angka 5 UU Merek dan Indikasi Geografis, hak merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek. Berdasarkan Pasal 499 KUH Perdata, pada intinya menyatakan bahwa benda merupakan ...

Kemunculan berbagai perusahaan berbasis fintech dalam bidang pinjam meminjam uang secara online yang semakin marak, membawa beberapa permasalahan hukum baru yaitu banyaknya kemunculan data pribadi milik nasabah pengguna ...

Proses penyerahan dan penyimpanan protokol notaris oleh ahli waris menjadi permasalahan dalam dunia kenotariatan dalam praktiknya sering terjadi karena ahli waris tidak berkehendak mengurus serta menyerahkan protokol ...

Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia masih tidak berjalan secara efektif dalam hal penerapannya di tengah-tengah masyarakat. Dikarenakan sebagian masyarakat tidak terlalu mementingkan pencatatan itu sendiri dan menganggap ...

Indonesia dihadapkan dengan berbagai kasus tindak pidana, salah satunya ialah kasus perkosaan yang terjadi pada Anak. Berdasarkan catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), terhitung 25 kasus kekerasan ...

Undang Undang Perseroan Terbatas hanya‘membatasi’ perseroan yang diwajibkan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu dengan menyebut ‘perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan ...

Tidak ada mekanisme restitusi atau ganti rugi terhadap korban yang organnya dijual secara melawan hak dan melawan hukum. Baik organ tersebut didapatkan dengan cara membunuh korban, maupun organ tersebut dijual dengan ...

Monitoring dan evaluasi di lokasi kegiatan pada Hibah Jatim 2018 sebagai kontrol keberhasilan kegiatan dihapus berdasarkan Pasal 56 Pergub Jatim 134/2018 sehingga mengakibatkan terjadinya korupsi yang merugikan keuangan ...

PRINSIP KEPASTIAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM MELALUI TELEKONFERENSI Rapat Umum Pemegang Saham Telekonferensi (RUPS Telekonferensi) merupakan salah satu implementasi dari adanya ...

Pemerintah Indonesia menggunakan UU Perdagangan No. 7 Tahun 2014 untuk mempromosikan perdagangan domestik dan internasional. Sesuai dengan persyaratan pasal 38 ayat 3 huruf d UU Dagang yang berbunyi, “Sarana dan prasarana ...