Search
Now showing items 671-680 of 685
Kajian Yuridis Terhadap Peranan Dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Dalam Pengawasan Isi Siaran Televisi Lokal
(2019)
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga yang bersifat independen
yang di bentuk melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
dengan tujuan mengatur segala hal tentang penyiaran di Indonesia. ...
Analisis Yuridis Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacat Hukum Administratif
(2019)
Bagi bangsa Indonesia bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmurran rakyat.
Seperti dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 30 yang
dimana ...
Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengalokasian Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(2019)
Tujuan penulisan dari skripsi ini ada dua hal yaitu yang pertama adalah
untuk menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) terhadap Pengalokasian Dana Desa berdasarkan Undang-Undang ...
Tanggung Jawab Lessor Dalam Perjanjian Leasing Dengan Sistem Operating Lease
(FAKULTAS HUKUM, 2019-12-19)
Selama ini yang kita ketahui mengenai leasing adalah sistem pembiayaan yang sangat menguntungkan pihak lessee selaku pengguna barang modal dan tentunya juga dapat menguntungkan pihak-pihak lainnya yang juga terlibat dalam ...
Pertanggungjawaban Pegawai Pemasyarakatan pada Saat Lalai Melaksanakan Tugas
(Fakultas Hukum, 2019-04-10)
Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan suatu lembaga yang
berbeda, karena pada dasarnya Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu
organisasi formal (instansi pemerintah) atau lembaga yang ditugaskan untuk
menampung ...
Prinsip Kemanfaatan pada Akad Musyarakah Mutanaqishah
(Fakultas Hukum, 2019-03-26)
Pembiayaan rumah menggunakan akad musyarakah mutanaqishah. Terdapat
unsur kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau
asset, yang akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak, sementara ...
Kewajiban Pabrik Kelapa Sawit untuk Memenuhi Bahan Baku 20% dari Kebun Sendiri menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
(FAKULTAS HUKUM, 2019-07-19)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan membawa suatu konsekuensi dalam pengaturan tentang kewajiban bahan baku 20% (dua puluh perseratus) dari kebun sendiri sehingga beberapa ketentuan dalam Permentan Nomor ...
Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Badan POM) Terhadap Peredaran Pomade Yang Dibuat Tanpa Adanya Izin Dan Merek Yang Terdaftar
(2019-04-15)
Minyak rambut muncul dengan berbagai jenis dan bentuk. Terlebih dahulu
digunakan dikalangan para bangsawan, minyak rambut menjadi hal yang penting
dalam menunjang kesuksesan dalam berpenampilan. Jenis minyak rambut ...
Prinsip Kepastian Hukum Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Hak Atas Tanah dengan Jual Beli
(Fakultas Hukum, 2019-05-02)
Penguasaan hak milik atas tanah secara individu ataupun kelompok
diamini oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
menjadikan manusia selalu berupaya semaksimal mungkin untuk memiliki dan
menguasai ...
Kewenangan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) terhadap Tenaga Kerja Asing di Indonesia
(Fakultas Hukum, 2019-11-27)
Tantangan pembangunan nasional kedepan akan banyak diwarnai oleh
pentingnya kualitas sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi. Sumber daya manusia berkualitas sangat menentukan hari depan bangsa. ...