Search
Now showing items 681-690 of 761
TANGGUNG JAWAB HUKUM PROFESI ADVOKAT YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PADA KLIEN
(2013-12-18)
Negara Indonesia adalah negara hukum, yang prinsipnya menjunjung
prinsip equality before the law. Keberadaaan Advokat pada dasarnya bertujuan
menegakkan keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari
keadilan, ...
ASPEK HUKUM SAHAM TANPA NOMINAL SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN SUATU PERSEROAN TERBATAS
(2013-12-18)
Saham yang memiliki makna kepemilikan aset atau disebut dengan bukti
kepemilikan aset merupakan suatu kebutuhan perkembangan dalam perdagangan
baik domestik maupun internasional. Sebagai bukti kepemilikan oleh pemegang
saham, ...
TINJAUAN YURIDIS PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAI PELAKU USAHA MIKRO DI JALAN KALIMANTAN KABUPATEN JEMBER
(2013-12-19)
Pedagang kaki lima timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan
perekonomian dan pendidikan yang tidak merata di setiap daerah di Indonesia
termasuk di Kabupaten Jember, khususnya sepanjang Jalan Kalimantan di
kawasan ...
GRATIFIKASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(2013-12-18)
Budaya memberi hadih/upeti kepada seseorang adalah hal yang wajar. Namun
pada masa sekarang ini budaya memberi hadiah merupakan suatu modus untuk
melakukan tindak pidana korupsi. Seseorang dengan latar belakang ...
ASAS NETRALITAS MEDIASI HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
(2013-12-18)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Mediasi pada dasarnya merupakan
proses negosiasi yang dibantu oleh pihak ketiga. Menurut UUPPHI pihak ketiga
dimaksud disebut dengan mediator hubungan industrial yang secara ...
ANALISIS YURIDIS TENTANG PERBEDAAN PERTIMBANGAN HUKUM DENGAN AMAR PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ( Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 670/Pid.B/2009/PN.Jr )
(2013-12-19)
Pertimbangan hukum (ratio decidendi) yaitu alasan-alasan hukum yang
digunakanoleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Pertibangan hukum (ratio
decidendi) tersebut terdapat dalam konsiderans “Menimbang” pada pokok
perkara. ...
ANALISIS YURIDIS TENTANG PENUNTUTAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Putusan Nomor: 1102/Pid.B/2008/PN.Jr)
(2013-12-18)
Proses peradilan pidana dimulai dari kepolisian dengan proses penyidikan.
Sebelum proses penyidikan dimulai polisi seharusnya memberitahukan hak-hak
tersangka sesuai dengan prinsip-prinsip KUHAP. Dalam kasus ini memang ...
ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SECARA BERLANJUT
(2013-12-16)
Anak yang berkonflik dengan hukum dari waktu ke waktu selalu menjadi
sorotan, terutama dari perspektif masyarakat yang gelisah dan resah akibat
perilaku anak yang sering disebut nakal. Kenakalan anak yang semakin ...
PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI LAYANAN MOBILEZAKAT (M-ZAKAT) MENURUT UNDANG–UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(2013-12-16)
Zakat merupakan salah satu nilai instrumental dalam ekonomi Islam.
Zakat juga merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi kewajiban agama yang
dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Adanya ...
FUNGSI SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIKELUARKAN OLEH KEPALA DESA DALAM PROSES PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT
(2013-12-16)
Surat keterangan waris sampai saat ini tidak ada peraturan yang mengatur
secara spesifik. Dalam prakteknya dibedakan dengan dua istilah yang hampir
sama tetapi berbeda dari instansi yang mengeluarkan surat keterangan ...