Pembatalan Risalah Lelang Akibat Perbuatan Melawan Hukum pada Bank Perekonomian Rakyat : Studi Putusan Nomor 128/Pdt.Bth/2023/PN Jember

Abstract

Lelang merupakan mekanisme penting dalam penyelesaian sengketa hak atas barang jaminan, khususnya dalam praktik perbankan termasuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Pelaksanaan lelang dilakukan sebagai upaya kreditur memperoleh pelunasan piutang akibat wanprestasi debitur berdasarkan Undang- Undang Hak Tanggungan. Hasil pelaksanaan lelang dituangkan dalam risalah lelang yang berkedudukan sebagai akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan lelang sering menghadapi gugatan dari debitur maupun pihak ketiga yang mempersoalkan proses maupun keabsahan risalah lelang. Gugatan tersebut umumnya didasarkan pada dugaan perbuatan melawan hukum, seperti pelanggaran prsedur, manipulasi data, atau penetapan limit yang tidak waajar, sehingga risalah lelang berpotensi dibatalkan. Kodisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan para pihak. Kasus nyata dalam permasalahan hukum tersebut terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 128/Pdt.Bth/2023/PN Jember, dimana debitur menggugat pelaksanaan lelang karena adanya praktik plafondering, pelaksanaan lelang tanpa kesepakatan, dan pengunaan harga limit yang dianggap tidak sesuai ketentuan. Dalam amar putusannya hakim memutuskan adanya perbuatan melawan hukum sehingga pelaksanaan lelang dinyatakan batal demi hukum. Hal ini munujukkan bahwa hakim tidak hanya menilai formalitas risalah lelang sebagai akta otentik, tetapi juga memperhatikan aspek substansi dan keadilan dalam pelaksanaan lelang. Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui penerapan prinsip kepastian hukum dalam pembatalan risalah lelang, memahami akibat hukum yang timbul atas ketidakpastian pembatalan risalah lelang yang telah sah sebagai akta otentik, untuk memberikan rekomendasi terhadap kekosongan hukum dan kekaburan norma atas pembatalan risalah lelang di Indonesia. Metode penelitian yang dipergunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Selain itu bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Kajian kepustakaan dalam skripsi ini juga diuraikan secara sistematis tentang pengertian, landasan teori dan definisi hukum yang relevan dengan penelitian skripsi ini. Bab kajian pustaka berisi tentang lelang, risalah lelang, perbuatan melawan hukum, dan prinsip kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian risalah lelang tidak bersifat absolut karena tetap dapat dibatalkan apabila terdapat cacat hukum, pelanggaran prosedur, atau unsur perbuatan melawan hukum. Risalah lelang pada dasarnya dianggap sah sampai terbukti sebaliknya (presumption iustae causa). Selain itu, belum adanya pengaturan yang jelas mengenai batasan pembatalan risalah lelang sehingga menyebabkan kekaburan norma dan membuka ruang interpretasi yang luas bagi hakim. Akibatnya, perlindugan hukum bagi para pihak, khusunya pembeli yang beritikad baik menjadi kurang optimal. Kesimpulan dalam penelitian ini yakni risalah lelang merupakan instrumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian tinggi dan peran penting dalam menjamin kepastian hukum, namun tetap terbuka untuk diuji melalui mekanisme peradilan, hal ini sesuai dengan sifat risalah lelang yaitu (presumption iustae causa) yaitu dianggap sah sampai terbukti sebaliknya. Saran dari penulis skripsi ini yaitu diperlukan adanya regulasi yang lebih tegas dan jelas mengenai kriteria pembatalan risalah lelang sehingga proses pembatalan dapat dilakukan secara proporsional serta diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik oleh karena itu sistem hukum perlu memberikan jaminan yang lebih kuat agar hak pembeli tetap terlindungi.