Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 1449-1468 of 5983
-
HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK PENERBIT DENGAN PEMEGANG KARTU KREDIT DALAM PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT
(2013-12-02)Dewasa ini ada beragam alat bayar yang dapat digunakan dalam transaksi perdagangan. Penggunaan alat bayar dalam bentuk uang dan cek telah lama dipakai oleh manusia. Dalam perkembangannya, penggunaan kedua alat bayar tersebut ... -
HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK PENERBIT DENGAN PEMEGANG KARTU KREDIT DALAM PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT
(2014-01-21)Dewasa ini ada beragam alat bayar yang dapat digunakan dalam transaksi perdagangan. Penggunaan alat bayar dalam bentuk uang dan cek telah lama dipakai oleh manusia. Dalam perkembangannya, penggunaan kedua alat bayar tersebut ... -
HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENDONOR DENGAN BANK MATA INDONESIA TERHADAP TRANSPLANTASI KORNEA MATA
(2016-08-10)Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah Mengkaji tentang hubungan hukum antara pendonor kornea mata dengan Bank Mata Indonesia yang terkandung dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Bank Mata Indonesia, Mengkaji ... -
HUBUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG
(2014-01-19)alam pelaksanaan Pilkada yang diselenggarakan sepenuhnya oleh KPUD, maka timbul suatu pertanyaan tentang bagaimana hubungan KPU dengan KPUD dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung dan kedudukan KPU dengan KPUD dalam ... -
HUBUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG
(2013-12-25)Dalam pelaksanaan Pilkada yang diselenggarakan sepenuhnya oleh KPUD, maka timbul suatu pertanyaan tentang bagaimana hubungan KPU dengan KPUD dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung dan kedudukan KPU dengan KPUD dalam ... -
HUBUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG
(2018-04-13)Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada. Maka, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Kedudukan KPUD dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung ... -
HUBUNGAN NILAI EBTANAS .MURNI (NEM) BIDANG STUDI ILMU PEMGETAHUAN ALAM DI SLTP DENGAN HASIL BELAJAR BIOLOGI PADA SISWA SMA NEGERI 1 TANGGUl KELAS IIA2 SEMESTER GASAL TAHUN AJAR AN 1994 / 1995
(2015-01-21)Berawal dari hasil kepustakaan di ketahui adanya keterkaitan antara nilai Ebtanas Murni bidang studi IPA dengan hasil belajar biologi, sehingga dapat di lakukan penelitian yang berjudul "Hubungan Nilai Ebtanas Murni Bidang ... -
HUBUNGAN PENGUASAAN EJAAN BAHASA INDONESIA DENGAN NILAI MENGARANG SISWA KELAS I SLTP NEGERI 2 TANGGUL TAHUN PELAJARAN 1998/1999
(2015-01-13)Pembahasan ini dilatar belakangi oleh pentingnya usaha ejaan bahasa indonesia bagi siswa yang berkaitan dengan mengarang, agar siswa terampil berbahasa indonesia. tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yaitu; (1) untuk ... -
HUBUNGAN PENINGKATAN TEKANAN DARAH DENGAN STATUS GIZI LEBIH PADA ANAK USIA 7-10 TAHUN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TEKANAN DARAH DI SDN KEPATIHAN 05, SDN JEMBER KIDUL 02, DAN SDK MARIA FATIMA
(2013-12-03)Indonesia kini menghadapi masalah gizi ganda. Masalah gizi ganda adalah beban masalah gizi yang akan kita hadapi menjadi ganda yaitu masalah gizi kurang dan masalah gizi lebih. Di satu sisi, bangsa ... -
HUBUNGAN PERJANJIAN KAWIN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS APABILA SALAH SATU PIHAK MENINGGAL DUNIA DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG N0.1 TAHUN 1974
(2014-01-17)Pengaturan hukum perkawinan dalam undang-undang perkawinan. Dalam praktik undang-undang perkawinan belum menciptakan suatu kebutuhan dari semua golongan yang memang mempunyai karakter sendiri-sendiri. Persamaan ... -
HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(2014-01-23)Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa ... -
HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(2013-11-29)Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa ... -
HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(2013-09-06)Tujuan penulisan disini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas ... -
HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
(2013-12-05)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan suatu lembaga yang terdapat di daerah, lembaga ini merupakan badan legislatif di daerah yang berfungsi mengontrol jalannya pemerintahan di daerah. kedudukan DPRD dalam menjalankan ... -
HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL KEPALA KELUARGA DENGAN USAHA PELAKSANAAN KESEHATAN KELUARGA DI KECAMATAN MANGUNHARJO KODYA MADIUN PROPINSI JAWA TIMUR
(2015-02-16)Skripsi ini berjudul : Hubungan Tingkat Pendidikan Formal Kepala keluarga dengan Usaha Pelaksanaan Kesehatan Keluarga Di Kecamatan manguharjo Kodya madiun propinsi Jawa Timur . Adapun permasalahannya adalah untuk mengetahui ... -
Hukum Perkawinan Untuk Orang Yang Belum Dewasa
(2019-09-03)Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, sebagai suatu perbuatan hukum maka subjek hukum yang melakukan suatu peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Salah satu syarat manusia sebagai subyek hukum untuk dapat dinyatakan ... -
HUKUM PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(2013-12-14)Pekerja Rumah Tangga atau yang sering acap kali disebut dengan Pembantu, Babu, Jongos, Kacung dan sebagainya merupakan suatu profesi yang sangat mulia karena tanpa mereka kita tidak lah bisa melakukan apa-apa dan akan ... -
HUKUM WARIS ISLAM (FARAID) DALAM MENGATUR HUBUNGAN KEWARISAN ANTARA PEWARIS MUSLIM DENGAN AHLI WARIS NON MUSLIM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember No.0204/Pdt.G/2007/PA.Jr Tanggal 11 September 2007)
(2014-01-26)Masalah perkawinan akan berkaitan erat dengan hubungan keluarga dan juga hubungan terhadap harta benda yang terdapat dalam perkawinan itu sendiri, yang merupakan dasar materiil bagi kelangsungan hidup keluarga. ... -
IDENTIFIKASI FITOPLANKTON DI KOLAM SLTPN SE-KOTATIF JEMBER SEBAGAI SUMBER BELAJAR BIOLOGI
(2015-01-28)Fitoplankton merupakan produsen primer yang mampu melangsungkan fotosintesi s. Fitoplankton yang terutama tcrdiri atas alga merupakan organisme mikroskopis yang mempunyai kerangka tubuh yang sederhana. Di perairan, ... -
IDENTIFIKASI IKAN HASIL TANGKAPAN NELAYAN Dl TEMPAT PELELANGAN IKAN LEKOK KABUPATEN PASURUAN SEBAGAI SUMBER BELAJAR BIOLOGI 01 SMU
(2015-01-27)Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lekok merupakan TPI yang terbesar eli Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan hal tersebut dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: (a) jenis-jenis ikan apa sajakah yang ditemukan dari hasil ...