Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 1165-1184 of 6018
-
Beban Pembuktian Adanya Overmacht Dalam Sengketa Perjanjian Pengangkutan Barang Angkutan Perairan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2037 K/Pdt/2015) Burden of Proof for the Overmacht in the Sea Freight Transport Agreement Dispute (Study of the Supreme Court Verdict Number 2037 K/Pdt/2015)
(Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember Fakultas Hukum 2019, 2019-12-20)Angkutan di perairan merupakan bisnis atau bidang usaha keselamatan bagi nyawa penumpang dan keamanan barang yang diangkut. Terjadinya kecelakaan kapal dan hambatan-hambatan yang dialami penyelenggara pengangkutan ... -
BENTUK PENGAWASAN BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT (BVKS) OLEH KANTOR KEIMIGRASIAN KEPADA WARGA NEGARA ASING YANG TINGGAL DI INDONESIA
(2013-12-14)Penelitian yang berjudul “BENTUK PENGAWASAN BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT (BVKS) OLEH KANTOR KEIMIGRASIAN KEPADA WARGA NEGARA ASING YANG TINGGAL DI INDONESIA” yang bertujuan antara lain : Pertama, menganalisa lebih lanjut ... -
BENTUK PENGAWASAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BANYUWANGI DALAM HAL ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
(2013-12-02)Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari ... -
BENTUK PENGAWASAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BANYUWANGI DALAM HAL ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
(2014-01-16)Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari ... -
BENTUK PENGAWASAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DIKABUPATEN BANYUWANGI DALAM HAL ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
(2013-09-19)Tujuan penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini agar dapat diperoleh sasaran yang dikehendakai, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu ... -
Bentuk Penyelesaian Sengketa Pertanahan Yang Dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi
(2018-11-22)Permasalahan tanah yang terjadi di tengah masyarakat tidak hanya dalam lingkup keluarga saja, namun juga terjadi pada pelaku usaha dan masyarakat serta dapat melibatkan pemerintah. Seperti halnya beberapa permasalahan tanah ... -
Bentuk Perjanjian Serta Keabsahan Transaksi Swap Dan Derivatif Oleh Bank Umum Kepada Badan Hukum Indonesia .
(2016-01-06)Mengenai keabsahan suatu perjanjian dalam lingkup hukumindonesia ,maka pedoman yang harus dipegang erat adalah ketentuan pasal 1320 KUHP Perdata -
BENTUK PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK BENTUK PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK PERANTAUAN BENTUK PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA DI
(2013-12-11)Dalam pembahasan mengenai perkawinan menurut hukum adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan ... -
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MEREK LOKAL YANG MEMILIKI KEMIRIPAN UNSUR DENGAN MEREK ASING (Putusan Nomor 39 / Merek / 2011 / PN. Niaga. Jkt.Pst.)
(Fakultas Hukum, 2019-06-27)sehari-hari telah berlangsung lama dan dengan jumlah yang sangat besar, ditambah dengan hadirnya teknologi yang semakin maju maka pelanggaran-pelanggaran terhadap hak merek semakin kompleks. Lahirnya Undang-Undang Merek ... -
Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Bank Eka Jaya Situbondo Atas Perilaku Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Legal Protection for Eka Jaya Bank Situbondo in Case Coustomers Breach the Contract
(2018-11-30)Hukum merupakan perwujudan perlindungan kepentingan masyarakat yang dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembagunan nasional, merupakan salah satu upaya ... -
BNI TAPLUS SEBAGAI JAMINAN GADAI DALAM PERJANJIAN KREDIT DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET
(2014-01-24)Bank Negara Indonesia Tabungan Plus (selanjutnya disebut BNI Taplus) merupakan suatu hak tagih yang dimiliki oleh debitur karena telah menyerahkan atau menitipkan uangnya kepada lembaga perbankan termasuk dalam suatu ... -
CACAT FISIK SESEORANG BUKAN MERUPAKAN HALANGAN UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.295 K/Ag/2005.)
(2014-01-19)Kehidupan yang tenteram dengan perasaan cinta kasih, saling pengertian antara suami isteri, karena mereka menyadari bahwa masing-masing sebagai pakaian bagi pasangannya, itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan utama ... -
CACAT FISIK SESEORANG BUKAN MERUPAKAN HALANGAN UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.295 K/Ag/2005.)
(2013-12-25)Kehidupan yang tenteram dengan perasaan cinta kasih, saling pengertian antara suami isteri, karena mereka menyadari bahwa masing-masing sebagai pakaian bagi pasangannya, itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan ... -
Cacing Endoparasit pada Saluran Pencernaan Rattus Spp yang Tertanbkap 01 Oalam Kampus Universitas Jember sebagai Sumber Belajar Biologi 01 SMU
(2015-01-22)Biologi merupakan ilmu yang berlandaskan pada eksperimen, untuk mempelajarinya diperlukan sumber belajar yang dapat mendukung terhadap pembelajaran. Dalam GBPP SMU terdapat konsep invertebrata. Alam sekitar merupakan ... -
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(2016-01-13)Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 undang undang dasar Negara republic Indonesia, cirri dari Negara hokum adalah system pemerintahan berasaskan demokrasi. Dalam system demokrasi ... -
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(2016-01-13)Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal I ayat 3 undang-undang dasar Negara republic Indonesia. Ciri dari Negara hukum adalah system pemerintahan berasaskan demokrasi -
CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DALAM PROSES JUAL BELI TANAH
(2016-08-09)Camat sebagai PPAT Sementara tidak bisa diwakilkan begitu saja karena profesi ini tidak mudah dan sulit. Sebagai PPAT Sementara dalam menjalankan tugasnya harus di lakukan sumpah Jabatan terlebih dahulu sebelum menjalankan ... -
Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara di Wilayah Yang Sudah Ada Pejabat Pembuat Akta Tanah di Wilayahnya
(2019-07-04)Kegiatan pendaftaran tanah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu secara sistematis dan secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara ... -
Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Dalam Melaksanakan Peralihan Hak Atas Tanah
(2019-01-11)Latar belakang dalam penyusunan skripsi ini bahwa kewenangan camat selaku pejabat pembuat akta tanah sementara dalam melaksanakan peralihan hak atas tanah yaitu sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu ... -
Cancellation Of The Departure Of Indonesian Umroh Congregations Due To The Policy Of The Government Of Saudi Arabia
(Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2022-07-21)Legal consequences are the result of an action desired by the perpetrator and regulated by law. The action he takes is a legal action, namely an action taken to obtain a result that is required by law. In this thesis, ...