Browsing UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana) by Title
Now showing items 25318-25337 of 61709
-
Kewajiban Alih Teknologi dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
(Fakultas Hukum, 2023-01-31)Indonesia adalah salah satu negara berkembang dan sedang melakukan pembangunan di berbagai bidang. Saat ini, Indonesia masih menjadi negara sasaran strategis bagi investasi asing. Dan banyak sekali badan usaha asing atau ... -
Kewajiban Ijin Kepada Istri Bagi Suami Yang Akan Melakukan Perkawinan Poligami (Perspektif Maqashid Al-Syariah)
(2019-09-05)Pembahasan dalam skripsi ini yang pertama adalah kewajiban seorang suami untuk melakukan ijin kepada istri pada saat akan melakukan perkawinan poligami. kewajiban bagi suami yang hendak berpoligami untuk izin kepada istrinya ... -
Kewajiban Kepemilikan Garasi Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi
(2019-05-13)Pemilik kendaraan bermotor harus memiliki bukti kepemilikan garasi berdasarkan Pasal 140 Peraturan Daerah Transportasi, karena pemilik kendaraan bermotor khususnya mobil dilarang memarkir kendaraannya di jalan umum, ... -
KEWAJIBAN MEMASUKKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) PAJAK PENGHASILAN (Pph) OLEH WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (Pph)
(2014-04-15)Tujuan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (Pph). Kedua, Untuk mengetahui tujuan dari pelaksanaan ... -
KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN UANG DALAM PERJANJIAN YANG TIDAK SAH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3038K/PDT/2009)
(2015-12-01)Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya perjanjian kerja sama yang dilakukan Ir. H. Sarmilis dengan Alm. Teger Sriwidjaya sebagai suami Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Tuan Sugeng Padmono untuk meluluskan ... -
KEWAJIBAN ORANG TUA MENAFKAHI ANAK PASCA PERCERAIAN (Putusan Nomor: 688/Pdt.G/2014/PA.JB)
(2016-01-27)Putusnya perkawinan karena perceraian menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ada akibat hukum tersendiri bagi si suami yaitu dengan munculnya kewajiban setelah menjatuhkan talak terhadap istrinya, antara lain ... -
KEWAJIBAN ORANG TUA MENAFKAHI ANAK PASCA PERCERAIAN (Putusan Nomor: 688/Pdt.G/2014/PA.JB)
(2016-08-25)Putusnya perkawinan karena perceraian menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ada akibat hukum tersendiri bagi si suami yaitu dengan munculnya kewajiban setelah menjatuhkan talak terhadap istrinya, antara lain ... -
Kewajiban Pabrik Kelapa Sawit untuk Memenuhi Bahan Baku 20% dari Kebun Sendiri menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
(FAKULTAS HUKUM, 2019-07-19)Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan membawa suatu konsekuensi dalam pengaturan tentang kewajiban bahan baku 20% (dua puluh perseratus) dari kebun sendiri sehingga beberapa ketentuan dalam Permentan Nomor ... -
KEWAJIBAN PENGEMBALIAN UANG MUKA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH YANG DIBATALKAN SECARA SEPIHAK
(2015-12-18)Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dengan pokok permasalahan yang ada adalah sebagai berikut: (1) Pembatalan jual beli tanah secara sepihak yang dilakukan oleh pihak penjual dalam perjanjian jual beli tanah, ... -
KEWAJIBAN PENGURUS KOPERASI SEBAGAI PENERIMA BANTUAN DANA DARI LEMBAGA PENGELOLAAN DANA BERGULIR KABUPATEN BANYUWANGI
(2018-06-22)Negara Indonesia mempunyai cita-cita yang sangat mulia, yaitu memajukan perekonomian bangsa dan perekonomian nasional. Negara Indonesia melibatkan rakyatnya untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita tersebut. setiap manusia ... -
KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PERSEROAN TERBATAS YANG BERGERAK DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA
(2018-03-08)Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terdiri dari 34 provinsi. Pembangunan di Indonesia masih belum merata, pembangunan masih terpusat di beberapa kota besar seperti : Surabaya, Jakarta, Makassar, ... -
KEWARGANEGARAAN ORANG CINA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(2013-12-19)Skripsi yang berjudul ”Kewarganegaraan Orang Cina Di Indonesia Berdasarkan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”. Bertujuan untuk Menganalisis status kewarganegaraan Orang Cina ... -
Kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi
(2015-12-07)Berkaitan dengan prinsip diferensiasi fungsional yang terdapat dalam KUHAP maka wewenang yang dimiliki kejaksaan dalam hal melakukan penyidikan terhadap tindap pidana khusus berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHAP dapat ... -
KEWENANGAN ARBITRASE AD-HOC DALAM MEMUTUS SUATU SENGKETA (Kajian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)
(2013-12-06)Arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Ada beberapa cara dalam ... -
Kewenangan Badan Kepegawaian Daerah terhadap Keterlibatan ASN dalam Permasalahan Hukum yang Melanggar Kode Etik
(Fakultas Hukum, 2022-12-07)Latar belakang penelitian ini didasari dari banyaknya keterlibtan seorang ASN dalam sebuah permasalahan hukum yang tentunya ini melanggar kode etik dari profesi ASN itu sendiri. Konsep manajemen ASN seharusnya ... -
Kewenangan Badan Kepegawaian Daerah terhadap Keterlibatan ASN dalam Permasalahan Hukum yang Melanggar Kode Etik
(Fakultas Hukum, 2022-12-07)Latar belakang penelitian ini didasari dari banyaknya keterlibtan seorang ASN dalam sebuah permasalahan hukum yang tentunya ini melanggar kode etik dari profesi ASN itu sendiri. Konsep manajemen ASN seharusnya ... -
KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DAN SERENTAK MENURUT UNDANG -UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATIDAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
(2018-05-16)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota ... -
KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA LEMBAGA PEMBIAYAAN DENGAN KONSUMEN
(2018-11-15)Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana hubungan hukum antara lembaga pembiayaan dengan konsumen, apakah penyelesaian sengketa antara lembaga pembiayaan dengan konsumen menjadi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa ... -
KEWENANGAN BALAI PELAYANAN KEMETROLOGIAN TERHADAP TERA DAN TERA ULANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL DI JEMBER
(2013-12-25)Balai Pelayanan Kemetrologian (BPK) Jember secara terus menerus melakukan pengujian dan pengawasan terhadap tera dan tera tera ulang alat kur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dengan semaksimal mungkin. Ini untuk ... -
KEWENANGAN BALAI PELAYANAN KEMETROLOGIAN TERHADAP TERA DAN TERA ULANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL DI JEMBER
(2014-01-19)Balai Pelayanan Kemetrologian (BPK) Jember secara terus menerus melakukan pengujian dan pengawasan terhadap tera dan tera tera ulang alat kur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dengan semaksimal mungkin. Ini untuk ...