Kedudukan Subyek Hukum ditinjau dari Hak Keperdataan (Refleksi: Terjadinya Tumpang Tindih Lahan Hak Guna Usaha)

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum, maka seluruh penyelenggaraan negara dan pemerintahannya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang dirumuskan dalam UndangUndang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional tertinggi yang berisikan aturan-aturan pokok dalam menjalankan kekuasaan negara.1 UUD 1945 menjadi pedoman untuk mencapai tujuan yang diidealkan Negara Indonesia yang bercemin dalam nilai-nilai Pancasila. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang digunakan menjadi pijakan pengaturan pertanahan di Indonesia, menyebutkan bahwa: “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran2 rakyat”