• Login
    View Item 
    •   Home
    • UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana)
    • UT-Faculty of Teacher Training and Education
    • View Item
    •   Home
    • UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana)
    • UT-Faculty of Teacher Training and Education
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    KEBIJAKAN ASIMILASI ETNIS TIONGHOA PADA MASA ORDE BARU TAHUN 1966 -1998

    Thumbnail
    View/Open
    Skripsi_1.pdf (68.45Kb)
    Date
    2013-12-19
    Author
    Silsilatil Faidho
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang dikeluarkannya kebijakan asimilasi pada masa Orde Baru karena ekslusivisme etnis Tionghoa yang terbentuk sejak zaman kolonial Belanda dengan jalan, membedakan status sosial masyarakat, membuat sistem pemukiman, dan sekolah tersendiri. Pada masa pemerintahan Orde Lama menerapkan kebijakan integrasi dimana etnis Tionghoa dianggap sebagai salah satu suku di Indonesia, hak etnis Tionghoa sebagai warga negara mendapat perlindungan resmi dari pemerintah. Etnis Tionghoa diberi kebebasan untuk terjun dalam bidang politik, pendidikan maupun sosial budaya. Kebebasan yang diberikan rupanya menyebabkan etnis Tionghoa menjelma menjadi sebuah etnis yang ekslusif, tidak mau berbaur serta diidentifikasi terlibat dengan gerakan komunis. Supaya proses asimilasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka serangkaian tindakan dilakukan untuk menghapuskan serta memperkecil unsur-unsur budaya Tionghoa yang masih ada. Tiga pilar utama yang menopang masyarakat Tionghoa yaitu sekolah, media cetak dan organisasi kemasyarakatan etnis Tionghoa dihapuskan secara bersamaan mengakibatkan identitas budaya maupun politisnya lenyap. Pendirian lembaga seperti Bakom PKB (Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa) dibentuk untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan asimilasi. Akibat dari dikeluarkannya kebijakan asimilasi ini menyebabkan sebagian besar etnis Tionghoa mengikuti arah kebijakan Orde Baru dengan berkurangnya partisipasi aktif politik etnis Tionghoa serta banyak yang mengganti identitas agamanya menjadi Kristen, Budha, dan Islam. Kebijakan asimilasi berdampak sedikit sekali kepada masyarakat pribumi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pada masa Orde Baru proses nation building yang bertumpu pada stabilitas nasional belum sepenuhnya berhasil. Walaupun etnis Tionghoa dibatasi aktivitasnya dalam bidang sosial, politik, dan budaya tetapi dalam bidang ekonomi diberi kebebasan yang seluas-luasnya. Hal inilah yang tetap menjadikan etnis Tionghoa sebagai komunitas yang ekslusif karena mempunyai kemampuan ekonomi bagus. Kecemburuan sosial tetap tercipta yang akhirnya memuncak ketika terjadi kerusuhan di Jakarta, Bandung dan Makassar pada bulan Mei tahun 1998.
    URI
    http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/10561
    Collections
    • UT-Faculty of Teacher Training and Education [15324]

    UPA-TIK Copyright © 2024  Library University of Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    University of Jember Repository
    IPB University Scientific Repository
    UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository
     

     

    Browse

    All of RepositoryCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    Context

    Edit this item

    UPA-TIK Copyright © 2024  Library University of Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    University of Jember Repository
    IPB University Scientific Repository
    UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository