Browsing SRA-Law by Title
Now showing items 208-227 of 296
-
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA NGARES KECAMATAN TRENGGALEK KABUPATEN TRENGGALEK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
(UNEJ, 2013)Tujuan umum penelitian ini untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Jember serta sebagai sarana penerapan ilmu yang ... -
PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PELANGGARAN PERJANJIAN LISENSI DESAIN INDUSTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
(UNEJ, 2014)Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Industri yang merupakan bagian dari Hak ... -
PENYELESAIAN SENGKETA TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF YANG DILAKUKAN OLEH NADZIR, MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Putusan Pengadilan Agama Lhoksukon Nomor : 1/G/1990/PA. LKS)
(UNEJ, 2013)Nadzir mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang perwakafan di Indonesia, karena Nadzir adalah orang yang dipercaya oleh wakif sebagai orang yang akan mengelola tanah yang telah di wakafkannya. Seorang nadzir ... -
PERALIHAN HAK KEPEMILIKAN SERTIFIKAT MODAL KOPERASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN
(UNEJ, 2013)Pengaturan permodalan dalam koperasi tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, salah satunya mengenai sertifikat modal koperasi. Pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ... -
PERAN DAN FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERWIBAWA MENUJU CLEAN GOVERNMENT
(UNEJ, 2013)Dalam pelaksanaan pelayanan publik sering kali pemerintah di dalam menggunakan kewenangannya yang telah di atur oleh undang-undang tidak sesuai dengan dengan apa yang di harapkan. Oleh karena itu di lain sisi fungsi hukum ... -
PERANAN HAKIM PENGADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK
(UNEJ, 2014)Dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa proses penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak perlu dilakukan secara cepat, oleh karena itu dalam undangundang ini ... -
Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi di Kabupaten Bondowoso)
(UNEJ, 2013)Tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, ... -
Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(UNEJ, 2013)Land and and Building Tax (PBB) as a very important local tax to be implemented in order to increase Revenue and Expenditure (Budget). For serious step that's needed for any local government to develop regional regulation ... -
PERANAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH BANYUWANGI NOMOR 11 TAHUN 2011
(UNEJ, 2013)Kabupaten Banyuwangi mempunyai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif besar. Pada tahun 2011 tingkat pencapaian realisasinya sebesar 106,73 persen. Berdasarkan besaran realisasi tersebut seandainya PAD targetnya ... -
Perbandingan General Public License Pada Linux Menurut Ketentuan Undang – Undang Hak Cipta Indonesia dan Amerika Serikat
(UNEJ, 2013)Laju kemajuan teknologi saat ini kian terasa bagi masyarakat khususnya masyarakat negara berkembang seperti Indonesia yang dalam hal ini seiring berkembangnya zaman meningkat pula kebutuhan akan teknologi sebagai bagian ... -
PERBANDINGAN STATUS HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM PERDATA
(UNEJ, 2013)Akhir-akhir ini di dalam masyarakat banyak sekali terjadi kasus anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Pada dasarnya hubungan anak tersebut dengan laki-laki yang membenihkannya dan keluarganya dalam lapangan hukum keluarga ... -
PERBANDINGAN YURIDIS ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT TENTANG PROSES PEMBERHENTIAN PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN ATAS PERBUATAN TERCELA
(UNEJ, 2013)Presiden sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan negara memiliki tanggung jawab penuh dalam hal kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan tersebut, presiden dibantu oleh seorang wakil ... -
PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) CINDE WILIS JEMBER DAN AKIBAT HUKUM APABILA TERJADI WANPRESTASI
(UNEJ, 2013)PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember merupakan bank milik swasta. Untuk keamanan dalam melaksanakan kegiatan perkreditan, PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember menerapkan prinsip 5C. Analisis secara ... -
PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH DENGAN KETETAPAN WAKTU UNTUK PEMASANGAN DAN PENEMPATAN TOWER BASE TRANSCEIVER STATION (BTS)
(UNEJ, 2014)Tower Base Transceiver Station (BTS) sekarang menjadi kebutuhan sarana untuk memperlancar sistem telekomunikasi. Umumnya tanah yang dipakai untuk pemasangan dan penempatan tower BTS berstatus sewa. Tujuan dari penelitian ... -
PERJANJIAN WARALABA DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI WANPRESTASI
(UNEJ, 2013)Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan ... -
PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANGPERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KANONIK DIFFERENT RELIGION MARRIAGE BASED ON CODE 1/1974 ABOUT MARRIAGE IN CANONIC LAW PERSPECTIVE
(UNEJ, 2014)Perkawinan Beda Agama banyak terjadi di masyarakat Indonesia dan hal tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli mengenai pengesahannya menurut hukum yang ada di Indonesia. Beberapa tokoh mengatakan hal tersebut ... -
PERLINDUNGAN ATAS TERLANGGARNYA HAK SECARA POTENSIAL BAGI TENAGA KERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA DI MALAM HARI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(UNEJ, 2013)Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja, dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK TANPA KETERSEDIAAN SUKU CADANG OLEH PELAKU USAHA DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(UNEJ, 2013)Perkembangan di dunia perdagangan dan teknologi, menyebabkan datangnya era globalisasi perdagangan bebas. Dengan semakin berkembangnya perdagangan bebas, kebutuhan sehari-hari manusia tidak lepas dari penggunaan barang ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENIKMAT MUSIK TERHADAP PELAKU PERTUNJUKAN LIPSYNC DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(UNEJ, 2013)Pertunjukan lipsync dalam berbagai acara musik menjadi fenomena baru bagi penyanyi/musisi dalam mempertunjukan hasil karya seni dengan tujuan untuk dipasarkan ke publik. Secara harfiah, lipsync adalah kependekan dari Lip ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN YANG MENGALAMI MALPRAKTEK
(UNEJ, 2014)Kriteria pelayanan kesehatan yang baik tidak cukup ditandai dengan terlibatnya banyak tenaga ahli atau yang hanya memungut biaya murah, melainkan harus didasari dengan suatu sistem pelayanan medis yang baik pula dari sarana ...