Browsing by Title
Now showing items 25151-25170 of 91766
-
Hak Asasi Manusia: Politik, Hukum dan Agama di Indonesia
(Yogyakarta: LKiS, 2018, 2018-11-14)The Centre for Human Rights, Multiculturalism, and Migration (CHRM2) Universitas Jember dan Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia selaku penggagas buku ini telah bekerja keras selama setahun terakhir ... -
HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(2014-10-27)Dalam hasil skripsi ini penulis menjelaskan bahwa, negara mengambil peran untuk memungkinkan orang tua bertanggungjawab terhadap anaknya, demikian pula lembaga-lembaga hukum lainnya. Dalam situasi dimana tanggungjawab ... -
HAK ASUH ANAK DALAM HAL TERJADINYA PERCERAIAN KARENA PERTENGKARAN TERUS MENERUS
(2017-11-17)Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Seorang istri yang berpindah agama (murtad) ... -
HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR PADA SAAT ORANG TUA BERCERAI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 1050/Pdt.G/2012/PA.Jr)
(2014-07-14)Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah bahwa apabila anak masih di bawah umur maka sesuai dengan pasal 105 ayat (1) dan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam pengasuhannya ada pada ibunya, karena kalangan perempuan ... -
HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 0546/Pdt.G/2015/PA.Jr)
(2017-10-25)Pada karya ilmiah ini akan dibahas tentang Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 0546/Pdt.G/2 ... -
HAK DAN KEWAJIBAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENGATURAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN BANYUWANGI
(2014-07-18)Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan mengunakan Undang-Undang dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, ... -
Hak dan Tangung Jawab Badan Usaha Pertambangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
(Fakultas Hukum, 2023-06-07)Sektor pertambangan menjadi pemasok devisa negara terbesar di Indonesia urutan kedua setelah minyak bumi dan gas alam. Sektor pertambangan ini diperuntukan juga untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia ... -
Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “the Right of Immunity to the Regional Legeslative Assembly”
(2018-07-30)“ HAK IMUNITAS ANGGOTA DPRD ” Hak Imunitas adalah hak anggota lembaga perwakilan rakyat yang dalam menjalankan fungsi, wewenang dan tugasnya yang tanpa boleh dituntut dimuka pengadilan, didalam menyampaikan pernyataan, ... -
Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “the Right of Immunity to the Regional Legeslative Assembly”
(2018-11-26)Hak Imunitas adalah hak anggota lembaga perwakilan rakyat yang dalam menjalankan fungsi, wewenang dan tugasnya yang tanpa boleh dituntut dimuka pengadilan, didalam menyampaikan pernyataan, pertanyaan serta pendapatnya baik ... -
Hak Ingkar Notaris Atas Kewajiban Merahasiakan Isi Akta Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan
(2019-09-17)Terdapat suatu dasar diberikannya hak ingkar terhadap jabatan notaris, dikarenakan terkait dengan tugas dalam menjalankan jabatannya mengenai kewenangannya dalam membuat akta otentik, yang mana dalam kewenangannya dalam ... -
Hak Jaminan Resi Gudang pada kelalaian Pengelola Gudang dalam Perdagangan Berjangka komoditi Indonesia
(Fakultas Hukum, 2023-09-20)Indonesia mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan sebagai pilar ekonominya, namun petani dan pengusaha di sektor ini menghadapi tantangan daya saing karena akses terhadap pendanaan yang terbatas. Kehadiran lembaga ... -
HAK JAMSOSTEK PEKERJA/BURUH BORONGAN DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI
(2014-01-21)Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan landasan yang kuat atas kedudukan dan perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan. Istilah buruh sejak dahulu sudah populer dan ... -
HAK JAMSOSTEK PEKERJA/BURUH BORONGAN DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI
(2013-12-05)Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan landasan yang kuat atas kedudukan dan perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan. Istilah buruh sejak dahulu sudah populer dan ... -
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Usaha Ekonomi Kreatif sebagai Objek Jaminan Utang
(Fakultas Hukum, 2023-10-11)Objek jaminan utang pada umumnya adalah benda-benda yang memiliki wujud (tangible asset) seperti tanah, bangunan, kendaraan dan lain sebagainya. Namun dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif tepatnya ... -
Hak Keperdataan Bagi Pekerja Untuk Diikutsertakan Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
(ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM FAKULTAS HUKUM, 2020)Pembangungan nasional Indonesia dalam pelaksanaanya, pekerja mempunyai kedudukan dan peran sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Perlindungan terhadap pekerja dimaksutkan untuk melindungi dan menjamin hak-hak pekerja tanpa ... -
Hak Konstitusional Dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Alih Daya
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020-06-25)Dalam pelaksanaan ketenagakerjaan di Indonesia , pekerja/buruh mempunyai peran penting sebagai pelaku atau subjek dalam ketenagakerjaan. Selain pekerja ada pengusaha dan perusahaan yang juga termasuk dalam subjek pelaku ... -
HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA/BURUH PEREMPUAN DALAM BERBUSANA JILBAB
(2014-01-24)Skripsi ini berjudul HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA/BURUH PEREMPUAN DALAM BERBUSANA JILBAB. Judul tersebut merupakan representasi dari isu hukum dalam permasalahan sebagai berikut ini, pertama, kesesuaian larangan pemakaian ... -
HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA/BURUH PEREMPUAN DALAM BERBUSANA JILBAB ( WOMAN LABOUR CONSTITUTIONAL RIGHTS TO WEAR CLOTHING OF JILBAB )
(2013-11-29)Skripsi ini berjudul HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA/BURUH PEREMPUAN DALAM BERBUSANA JILBAB. Judul tersebut merupakan representasi dari isu hukum dalam permasalahan sebagai berikut ini, pertama, kesesuaian larangan pemakaian ... -
HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA/BURUH PEREMPUAN DALAM BERBUSANA JILBAB ( WOMAN LABOUR CONSTITUTIONAL RIGHTS TO WEAR CLOTHING OF JILBAB )
(2013-09-05)penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji norma hukum positif. Dalam ...