Putusan Hakim Yang Tidak Menerapkan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Abstract

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana harus dibuktikan terlebih dahulu, pembuktian ini dilakukan guna mencari tahu faktafakta yang sesungguhnya atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Asas Lex Specialis Legi Generali Menurut Pasal 103 KUHP yaitu ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Secara harfiah postulat lex specialis derogat legi generali berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang penulis analisis dalam skripsi ini yaitu yang pertama Apakah pasal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 37/Pid.B/2016/PN.Sit sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa? Dan yang kedua Apakah dasar hakim mengadili dalam putusan sudah sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali? Tujuan penelitian dalan penulisan skripisi ini adalah pertama Untuk menganalisis kesesuaian pasal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 37/Pid.B/2016/PN.Sit. denganperbuatan terdakwa dan yang kedua Untuk menganalisis dasar hakim mengadilidalam putusan sudah sesuai atau belum dengan asas lex specialis derogat legi generali. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah menggunakan metode pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Penulis juga menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.