KEBIJAKAN PENGETATAN ANGGARAN GEORGE PAPANDREOU DALAM MENGHADAPI KRISIS EKONOMI YUNANI

Abstract

Krisis finansial yang melanda belahan bumi Amerika Serikat di penghujung tahun 2007 akibat kasus supbrime mortgage memberikan efek domino bagi tata perekonomian dunia. Adanya saling ketergantungan antar negara membuat efek dari krisis ini menjalar ke belahan bumi Eropa, termasuk Yunani di dalamnya. Keterlibatan Uni Eropa dalam meminjamkan dana ke perusahaan-perusahaan asuransi Amerika Serikat yang pada akhirnya mengalami kredit macet akibat hancurnya sektor bisinis properti, menjadi awal goyahnya perekonomian Yunani. Kosongnya cadangan kas di bank-bank Uni Eropa akibat dana kredit macet membuat Yunani kesulitan mendapatkan dana bantuan untuk menopang perekonomiannya yang sedang mengalami defisit hingga 12,7%, angka yang sangat jauh dari target maksimal defisit sebagai syarat keanggotaan Uni Eropa. Struktur perekonomian yang terbiasa bergantung pada pinjaman luar negeri bukan pada sektor industri, membuat Yunani sulit bangkit ketika krisis global menghantamnya. Yunani pun terdesak untuk segera mengambil langkah kebijakan penyelamatan perekonomiannya dari status default (gagal bayar hutang). Untuk melakukan penyelamatan tersebut, Geeorge Papandreou mengambil langkah kebijakan pengetatan anggaran yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2011-2015, dengan target defisit Yunani menurun hingga 3%. Dalam pengambilan kebijakan ini, George Papandreou mempertimbangkan dua faktor yakni internal setting dan eksternal setting. Tingkat GDP yang semakin menurun dari tahun 2007 dan hutang luar negeri yang membengkak (faktor internal) dan tuntutan negara investor serta desakan troika (faktor eksternal) membuat George Papandreou menjalankan kebijakan pengetatan anggaran. Berdasakan data OECD 2011, Yunani telah mampu membuktikan perbaikan ekonominya dengan mencapai angka defisit 8,6% dari GDP dan diharapkan mampu ditekan lagi sampai angka 3% pada 2015 nanti.