• Login
    View Item 
    •   Home
    • UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana)
    • UT-Faculty of Law
    • View Item
    •   Home
    • UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana)
    • UT-Faculty of Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Atas Perbuatan Maladministrasi Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bidang Kesehatan

    Thumbnail
    View/Open
    YAHYA AMINULLAH - 150710101525_1.pdf (1.649Mb)
    Date
    2019-10-07
    Author
    AMINULLAH, Yahya
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Menelaah arti kata maladministrasi, berasal dari bahasa latin malum yang bermakna (jelek). Istilah administrasi sendiri dari bahasa latin administrare yang berarti melayani. Apabila dipadukan kedua istilah tersebut berarti “pelayanan yang jelek”, sedangkan pelayanan itu dilakukan oleh pejabat publik. Dalam kaitannya dalam pelayanan publik bidang kesehatan malpraktik yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien termasuk dalam kategori maladministrasi. Lahirnya hak dan kewajiban sebagai dampak dari hubungan hukum antara dokter dan pasien memungkinkan terjadinya sengketa antara dokter dan pasien atau yang dikenal dengan sengketa medik. Untuk mengurangi ataupun menghindari sengketa medik yang terjadi, maka harus dipahami hubungan antara dokter dan pasien. Dari hubungan hukum ini akan memunculkan adanya perbuatan hukum dan menimbulkan adanya akibat hukum. Dalam kaitannya didalam akibat hukum, hal yang tidak mungkin dipisahkan yaitu tentang siapa yang bertanggung jawab, sejauh apa tanggung jawab itu bisa diberikan. Adapun hubungan dokter dan pasien dapat dibagi kedalam dua hal, yaitu berdasarkan transaksi teraupeutik dan undang – undang. Dalam transaksi teraupeutik perikatan yang timbul adalah inspanningsverbintennis (perikatan ikhtiar) bukan resultaatsverbintennis (perikatan hasil) yang harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.Hubungan dokter dengan pasien menurut undang – undang terjadi berlandaskan dalam Pasal 1354 KUHPerdata yang merumuskan tentang zaakwaarneming .Hubungan hukum kedua hal diatas merupakan tanggung jawab bagi dokter, yakni tanggung jawab dalam bidang hukum pidana, perdata maupun administrasi. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah :Pertama, penyelesaian laporan masyarakat terhadapa perbuatan maladministrasi dalam bidang kesehatan. Kedua, kekuatan hukum putusan atas laporan tentang maladministrasi dalam bidang kesehatan. Tujuan penulisan skripsi ini secara umum yaitu, untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran yang berguna dan bermanfaat bagi kalangan umum, dunia peradilan, dan almamater Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapaun tujuan khusus skripsi ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang konsepsi perlindungan hukum bagi masyarakat atas perilaku maladministrasi di bidang kesehatan, dan untuk mengetahui bagaimana regulasi mengenai penanganan maladministrasi yang terjadi dibidang kesehatan.
    URI
    http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/93148
    Collections
    • UT-Faculty of Law [6314]

    UPA-TIK Copyright © 2024  Library University of Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    University of Jember Repository
    IPB University Scientific Repository
    UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository
     

     

    Browse

    All of RepositoryCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    Context

    Edit this item

    UPA-TIK Copyright © 2024  Library University of Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    University of Jember Repository
    IPB University Scientific Repository
    UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository