Prosedur Pengadaan Persediaan Alat Tulis Kantor dengan Metode Pengadaan Langsung Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang
Abstract
Dari hasil selama proses kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Badan Pajak
dan Retribusi Daerah ± 1 bulan, penulis dapat menyimpulkan:
1. Prosedur yang terkaitdalamPengadaanBarang ATK
a. Prosedur Pemesanan
KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menyusun KAK dan menyerahkan
KAK (Kerangka Acuan Kerja) kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk
menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) jika pengadaan lebih dari 200
juta rupiah maka akan dilakukan proses lelang. Selanjutnya membuat
RAB untuk mengambil penawaran nilai terendah dari para penyedia
barang dan memberikan undangan kepada penyedia barang.Setelah itu,
PPK membuat BA Pengadaan Barang yang kemudian diberikan kepada
Pejabat Pengadaan untuk ditandatangani ke Penyedia Barang.
b. Prosedur Penerimaan Barang
Setelah penyedia barang menandatangani SPK, penyedia barang membuat
surat pesanan untuk diberikan ke PPHP. Setelah PPHP menerima surat
pesanan, maka PPHP akan membuat BA penyerahan barang sebanyak 3
rangkap. Selanjutnya, pengurus persediaan barang akan membuat BA
penerimaan barang dan kemudian barang yang telah diterima disimpan
dan ditata untuk diberikan kepada bidang/UPT.
c. Prosedur Pembayaran
Bendahara pengeluaran membuat SPP LS (Surat Permintaan Pembayaran
Langsung) untuk permintaan pembayaran SPM LS (Surat Perintah
Membayar Langsung).Bendahara pengeluaran mengumpulkan dokumendokumen yang dibutuhkan dan yang terkait untuk pembayaran
langsung.SPM LS yang sudah diotorisasi oleh Penggunan Anggaran
selanjutnya diajukan pada BPKD untuk mengeluarkan SP2D (Surat
Perintah Pencairan Dana).Pembayaran dilakukan BPKD langsung kepada
rekanan beserta barang.
2. Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata
a. Membantu Sub Bidang Sekretariat
b. Membantu Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
3. Selama kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan penulis
mengidentifikasi masalah diantaranya adalah kurang tepat waktunya atau
keterlambatan barang datang yang sudah dipesan oleh Badan Pajak dan
Retribusi Daerah kabupaten Lumajang. Sehingga harus menghemat
penggunaan atau membatasi pengambilan kebutuhan barang setiap Sub
Bidang seperti kertas HVS F4 yang sangat penting sekali dalam kegiatan
operasional perusahaan. Adapun solusi yang diberikan penulis sebagai
alternatif adalah dengan memesan barang yang paling terpenting atau barang
yang mudah habis seperti kertas HVS F4 kepada rekanan/penyedia barang.
Sehingga jika stok digudang habis penyedia barang/rekanan akan
mengirimkan barang kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Lumajang atau memesan kepada rekanan lain yang stoknya selalu ada dan
tepat waktu sesuai kontrak yang sudah disetujui bersama.
Collections
- DP-Accounting [658]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DALAM TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Penerapan E-procurement Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Probolinggo)
Yuliar, Dani Fernda (2018-04-12)Masih tidak jelasnya penetapan sumber daya baik itu dari sumber daya manusia maupun sumber daya teknis seperti sarana dan prasarana LPSE itu sendiri. Yang seharusnya LPSE merupakan badan yang berdiri sendiri atau paling ... -
PROSEDUR PENGADAAN BARANG, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENGADAAN INVENTARIS PERUSAHAAN PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) PERKEBUNAN NUSANTARA XII KANTOR TATA USAHA JEMBER
Anita Eka Rahmawati (2014-01-27)Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting bagi terwujudnya tujuan pembangunan yang adil dan makmur. Pajak lebih mencerminkan keikutsertaan rakyat secara langsung dalam pembiayaan pembanguan ... -
KETIDAKSESUAIAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERDASARKAN LAPORAN HASIL AUDIT INSPEKTORAT KABUPATEN PASURUAN DI KEC.BANGIL TAHUN 2012 DITINJAU DARI PERPRES TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH
WARDHANA, ADYA AULIA (2015-12-01)Praktik penyimpangan yang terjadi, salah satunya ditemukan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan pada tahun 2012 pada Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan ditemukan beberapa sektor pengadaan ...