PERMOHONAN ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IJIN DARI ISTERI

Abstract

Islam diyakini sebagai agama yang membawa misi Rahmatan Lil- Alamin (kasih sayang kepada seluruh alam semesta). Salah satu bentuk Rahmat tersebut adalah dengan disyariatkannya suatu perkawinan. Perkawinan merupakan aspek yang penting dalam suatu kehidupan manusia, disamping kelahiran dan kematian. Al-Qur’an menyebutkan kurang lebih 70 (tujuh puluh) ayat yang membahas masalah keluarga dan perkawinan. Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia dalam membina keluarga (rumah tangga) agar tercipta kehidupan keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhai Allah SWT. Seperti halnya dalam salah satu Firman Allah SWT berikut ini : “Dan diantara tanda – tanda kebesaran dan kekuasaan Allah ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapatkan ketenangan hati dan dijadikanNya rasa kasiih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda – tanda kebesaranNya bagi orang – orang yang berpiki.r (Q.S. Ar – Ruum : 21) Salah satu bentuk dari perkawinan yang berlaku dalam Islam adalah poligami, yang dilakukan oleh seorang suami terhadap beberapa isteri dalam waktu yang bersamaan. Laki – laki yang melakukan poligami disebut poligam, sedangkan kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu seorang suami hanya memiliki seorang isteri pada waktu tertentu. Dalam realita yang terjadi dalam masyarakat, monogamilah yang banyak dianut, karena dianggap lebih sesuai dengan tabiat manusia. Sebenarnya pada saat Islam datang, hal tersebut masih menjadi fenomena yang terjadi pada masyarakat Arab. Praktik poligami yang ada dianggap tidak mencerminkan adanya keadilan dan dapat merusak keluarga, oleh karena itu, agama Islam menentapkan aturan – aturan dan ketentuan – ketentuan untuk menjaga dan menghilangkan akibat buruk dari poligami. Pada dasarnya perkawinan poligami diperbolehkan bagi laki – laki muslim yang dianggap sanggup berbuat adil terhadap isteri – isterinya. Namun apabila khawatir tidak bisa berbuat adil, maka ia hanya dibolehkan mempunyai seorang isteri saja. Poligami boleh dilaksanakan dengan persyaratan tertentu, yang dianggap cukup berat, demikian juga permohonan ijin poligami harus diajukan melalui sidang Pengadilan Agama. Hal ini dilakukan karena poligami bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani. Karena dalam sebuah perkawinan terdapat masalah yang sangat kompleks, tidak hanya menyangkut hubungan suami isteri saja, namun juga berhubungan dengan keluarga dari kedua belah pihak serta anak – anak hasil dari perkawianan mereka. Maka persyaratan poligami diperberat yang dimaksudkan agar pemohon poligami dalam melaksanakan poligami benar – benar dengan pertimbangan yang matang, sehingga nantinya bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan. Sehingga sudah selayaknya bagi seorang laki – laki yang tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut tidak boleh melaksanakan poligami. Pengadilan Agama sebagai pihak yang menerima, memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan kepadanya akan memutus dengan pertimbangan – pertimbangan yang matang. Demikian juga dalam masalah pengajuan ijin poligami. Pengadilan Agama akan memberikan suatu ijin dengan melihat alasan – alasan yang diajukan dan terpenuhi atau tidaknya persyaratan – persyaratan poligami baik secara agama maupun undang – undang. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih dalam mengenai hal – hal tersebut, sehingga penulis mengangkat judul “PERMOHONAN ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IJIN DARI ISTERI” Rumusan masalah yang dibahas adalah Bagaimana tindakan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama, apabila permohonan istbat nikah tidak disetujui oleh isteri terdahulu, serta Apa upaya hukum yang dapat dilakukan bila Pengadilan Agama tidak memberikan ijin atas permohonan itsbat. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan masalah adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber bahan hukum, penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dengan beberapa tahapan yang kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan. Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang telah dilakukan, maka kesimpulan dapat ditarik sebagai berikut : Tindakan Pengadilan Agama dalam menyikapi suatu permohonan Itsbat Nikah poligami yang tidak disetujui oleh isteri terdahulu haruslah dengan tegas menolak permohonan tersebut, sebab dalam pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tegas menyatakan salah satu syarat seorang suami dapat melakukan perkawinan poligami hanya dengan seijin isteri, meskipun dalam pasal 5 ayat (2) memberikan suatu celah untuk mengesampingkan ijin dari isteri terdahulu, namun hal itu dapat dilaksanan hanya apabila isteri tidak dapat dijadikan pihak dalam suatu perjanjian, dimana hal itu berarti isteri dalam keadaan dibawah suatu pengampuan, isteri tidak memberikan kabar selama – lamanya 2 (dua) tahun, dan sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim. Sebab jika permohonan tersebut dikabulkan, maka akan timbul suatu permasalahan baru yaitu suatu ketidak adilan bagi isteri. Pemohon dapat menolak atau tidak merima keputusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama baik berupa putusan maupun berupa penetapan. Upaya Hukum lain dapat ditempuh sehubungan penolakan penetapan tersebut, upaya hukum lain tersebut yang dapat diajukan antara lain upaya hukum Banding maupun upaya hukum Kasasi, dimana upaya hukum tersebut diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama maupun Mahkamah Agung sesuai dengan prosedur yang ada.