Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Perikanan Terhadap Penangkapan Benih Lobster (Benur) Di Pantai Tawang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan

Abstract

Sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi perikanan yang relatif besar, serta peranan yang strategis dalam kebutuhan hidup manusia. Dengan kata lain budidaya perikanan merupakan sumber kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia terutama yang berada di wilayah pantai maupun kepulauan. Dalam sektor perikanan tenaga kerja banyak di serap di dalamnya, mulai dari penangkapan ikan, budidaya dan pengolahan, serta distribusi dan perdagangan.Namun pada saat ini banyak kejahatan dalam sektor perikanan salah satunya merupakan maraknya penangkapan benih lobster (benur) yang terjadi di Pantai Tawang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Dalam penelitian skripsi ini penulis meneliti tentang penangkapan benih lobster (benur) di Kabupaten Pacitan. Sedangkan penangkapan benih lobster (benur) ada peraturan sendiri terkait pembatasan penangkapan benih lobster (benur) melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016. Sehingga penulis mengambil dua isu hukum yang Pertama, apa akibat Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 terhadap penangkapan benih lobster (benur) di Pantai Tawang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Kedua, apa upaya penegak hukum dalam melakukan penerapan hukum terhadap penangkapan benih lobster (benur) secara tidak sah (illegal) di Kabupaten Pacitan.