Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (Jls) Bagi Kepentingan Umum Di Kabupaten Jember

Abstract

Tanah merupakan bagian terpenting bagi kelangsungan hidup manusia diantaranya adalah untuk kebutuhan ekonomis maupun non ekonomis sehingga kebutuhan tanah bagi manusia itu sangatlah perlu. Di sisi lain tanah juga merupakan aspek penting dari sebuah pembangunan demi kepentingan umum mengingat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berisikan bahwa “ bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat” Salah satu pemanfaatan yang dilakukan oleh negara bagi kesejahteraan rakyat yaitu pembangunan jalan. Selanjutnya menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). hak atas tanah tidak semata mata itu milik pribadi saja dikarenakan bahwa tanah memiliki fungsi sosial. Apalagi jika tanah tersebut berdampak buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat. Penggunaan tanah harus dapat disesuaikan dengan keadaan di masyarakat. setidaknya hal itu dapat bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak serta melancarkan pembangunan nasional demi mensejahterakan rakyat. Dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan mempermudah mobilisasi masyarakat maka, pemerintah telah membangun jalan Jalur Lintas Selatan (JLS). Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah yang dilalui jalan tersebut. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalur lintas selatan, pemerintah memerlukan tanah yang sudah dimiliki atau dikuasai oleh orang maupun badan hukum. Pemerintah tidak dapat melakukan pelepasan tanah secara semena-mena karena ada beberapa proses yang harus dijalani. Terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang di rumuskan oleh penulis yaitu tentang (1) Bagaimana proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Jalur Lintas Selatan (JLS) bagi kepentingan umum di Kabupaten Jember, dan (2) Apa yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan perubahan peraturan pelaksana tentang pengadaan tanah beberapa kali. Mengenai tujuan penulisan ini, penulis memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Kemudian metode penilitian yang digunakan penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif (legal reasearch). dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini. Kesimpulan penulis terhadap penelitian ini Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan JLS terdapat beberapa hambatan baik langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan JLS. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari beberapa faktor antara lain faktor Ekonomi, faktor Pendidikan, dan faktor Pelaksana Tugas, Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut maka penulis ingin memberikan upaya apa yang harus dilakukan ketika menghadapi hambatan tersebut yaitu Seharusnya panitia pengadaan tanah dan tim pengadaan tanah terus melakukan Pendekatan-pendekatan kepada masyarakat dan memberikan pemahaman akan pentingnya pembangunan jalan JLS bagi perekonomian masyarakat. Dengan hal itu diharapkan pemegang hak atas tanah mau melepaskan tanahnya, Mempermudah proses pemberkasan dengan tetap berpedoman pada peraturan tentang pendaftaran tanah, Mengoptikmalkan kinerja untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum kepada warga pemegang hak atas tanah yang terkena proyek pengadaan tanah. Perubahan peraturan pelaksana tersebut terdapat revisi yang diharapkan oleh pemertintah dalam rangka untuk percepatan dan efektifitas penyelenggaraan pengadaan tanah. Dari berbagai perubahan diatas telah terlihat bahwa revisi yang dilakukan pemerintah lebih banyak memangkas jangka waktu.