| dc.description.abstract | Pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu sektor yang ditargetkan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan negara, maka pemerintah dengan berbagai upaya mendorong para investor untuk melakukan usaha pertambangan dengan mengembangkan potensi sumber daya alam yang tersedia. Terkait dengan pemanfaatan sumber daya pertambangan, Pasal 1 angka 6 UndagUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa usaha pertambangan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan secara umum; eksplorasi; uji kelayakan; konstruksi; kegiatan penambangan; kegiatan pengolahan dan pemurnian hasil tambang; pengolahan; pengangkutan; hingga pascatambang. Yang mana dalam serangkaian kegiatan usaha pertambangan tersebut yang didukung dengan sifat sumber mineral dan batubara yang tidak dapat diperbarui membawa masalah tersendiri yang cukup kompleks, dari segi kelestarian lingkungan seperti pencemaran lingkungan, perubahan bentang alam, terjadinya bencana banjir yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta dampak lain yang ditimbulkan.Sehingga dalam kegiatan usaha pertambangan memiliki dua sisi yang berlawanan. Sementara itu dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa setiap penyelenggaraan perekonomian nasional salah satunya harus berdasar dengan memperhatikan wawasan lingkungan. Untuk mengatasi dampak negatif terhadap lingkungan maka diperlukan Analisis Megenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha atau kegiatan pertambangan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentan Izin Lingkungan. Secara eksplisit AMDAL merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha pertambangan untuk mendapat izin usaha. Akan tetapi masih banyak terjadi kasus pencemaran lingkungan akibat kegiatan usaha pertambangan yang memiliki izin usaha untuk beroperasi. Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan membahas dan mengkajinya dalam skripsi dengan judul : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berkaitan dengan Pencemaran Lingkungan dalam Usaha Pertambangan. permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah Pertama, Bagaimana pengaturan tentang tanggung jawab pelaku usaha yang bergerak di bidang pertambangan terkait dengan pencemaran lingkungan?, Kedua, Bagaimana akibat hukum jika pelaku usaha di bidang pertambangan melanggar ketentuan dalam perizinan yang menimbulkan pencemaran lingkungan?. Skripsi ini terdiri dari 2 tujuan penelitian. Adapun metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan oendekatan konseptual guna memecahkan permasalahan yang ada. Tinjauan pustaka dalam skripsi ini dibagi mejadi 6 (enam) sub bab yaitu Pertama menjelaskan mengenai hukum pertambangan yang dibagi lagi menjadi 3 (tiga) anak sub bab, yaitu : 1) Pengertian hukum pertambangan; 2) Asas-asas dalam hukum pertambangan; 3) Usaha pertambangan. Kedua, menjelaskan Izin Usaha Pertambangan yang dibagi menjadi 2 (dua) anak sub bab, yaitu : 1) Pengertian Izin Usaha Pertambangan; 2) Macam-macam izin usaha pertambangan. Ketiga, menjelaskan pelaku usaha pertambangan yang dibagi menjadi 2 (dua) anak sub bab, yaitu : 1) Pengertian pelaku usaha pertambangan; 2) Taggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Keempat, menjelaskan mengenai tanggung jawab yang dibagi menjadi 2 (dua) anak sub bab, yaitu : 1) Penggertian pertanggungjawaban; 2) pertanggungjawaban dalam perbuatan melanggar hukum. Kelima, menjelaskan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Keenam, menjelaskan pencemaran lingkungan yang dibagi menjadi 2 (dua) anak sub bab, yaitu : 1) Pengertian pencemaran lingkungan; dan 2) Pencemaran lingkungan dalam usaha pertambangan. Adapun pembahasan skripsi ini adalah menganalisis dari permasalan atau isu hukum yang telah diajukan. Dalam pembahasan terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu Pertama, pengaturan tentang tanggung jawab pelaku usaha pertambangan terkait dengan pencemaran lingkungan. Dimana sub bab yang pertama ini terdiri dari 5 (lima) anak sub bab, yaitu : 1) Bentuk angung jawab hukum pelaku usaha pertambangan berkaitan dengan perizinan lingkungan; 2) Peran serta masyarakat sebagai anggota penilai AMDAL; 3) Kewajiban reklamasi sebagai bentuk tanggung jawab pascatambang; 4) Peran pemerintah dalam penerbitan perizinan kegiatan usaha pertambangan; 5) Asas keterpaduan sebagai dasar pengintegrasian peraturan terkait pencemaran lingkungan. Kedua, akibat hukum bagi pelaku usaha pertambangan yang terdiri 2 (dua) anak sub bab, yaitu : 1) Kerangka hukum guna mengatasi pencemaran lingkungan akibat kegiatan usaha pertambangan; 2) Sanksi sebagai akibat hukum tidak dipatuhinya prosedur perizinan. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah perlu adanya pengaturan lebih lanjut dan tegas mengenai penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan usaha pertambangan. Karena pengaturan yang yang berlaku saat ini masih sangat umum bahkan tumpang tindih sehingga pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan masih belum teratasi secara efektif. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis memberikan saran yaitu kepada pelaku usaha pertambangan harus lebih memperhatikan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pertambanhgan mineral dan batubara serta peraturan pelaksananya. Karena apabila terjadi kerusakan lingkungan ditengah beroperasinya perusahaan akan menimbulkan konflik yang berujung pembekuan atau bahkan pencabutan izin operasi. | en_US |
