Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor

Abstract

Penanganan kebencanaan membutuhkan konsep pemikiran yang sistematis dan terpadu. Penanggulangan bencana dapat berakibat buruk jika salah dalam pengelolaannya dan justru semakin memperparah kondisi di daerah bencana. Pemerintah berkewajiban menata dan mengembangkan konsep yang jelas bagaimana penanganan bencana pada suatu daerah terdampak bencana. Pemerintah sebagai pemegang otoritas wilayah memegang peranan penting dalam distribusi sumber daya manusia yang ikut andil saat penanganan bencana alam di suatu daerah tertentu. Untuk itu, dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Nasional yang terstruktur dari pusat hingga kabupaten dan Badan SAR Nasional seakan menjadi solusi atas pengelolaan dan penanganan bencana di Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan peradaban manusia ternyata juga bermunculan berbagai lembaga/organisasi atau sekedar forum relawan berdiri untuk membantu tugas-tugas kemanusiaan tersebut. Keberadaan organisasi relawan ini patut untuk diatur dan dikendalikan agar saat terjadi bencana justru tidak malah mengganggu proses penanganan bencana atau memperumit keadaan di daerah bencana. Secara umum terdapat 2 elemen penting, yaitu Pemerintah melalui BASARNAS, BPBN/BPBD, Dinsos (PMI dan Tagana) dan melalui partisipasi masyarakat (relawan perseorangan/kelompok). Sudah saatnya pengelolaan sumber daya manusia dalam penanganan bencana alam diatur dan disosialisasikan kepada masyarakat terutama di daerah-daerah rawan bencana. Standar Operasional Prosedur sudah ada dan perlu disebarluaskan semaksimal mungkin kepada masyarakat terutama di daerah rawan bencana di Kabupaten Jember.