TINJAUAN HUKUM MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR MENJADI HULLER/DEDET DALAM PENGANGKUTAN DARAT TERHADAP PENGGUNA JALAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009

Abstract

Pengangkutan mencakup bidang yang luas dan hampir seluruh kegiatan manusia membutuhkan sarana pengangkutan. Dalam pengoperasian dan pemilikan alat pengangkutan diperlukan ketentuan hukum mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Pengangkutan berfungsi untuk melancarkan arus barang dan lalu lintas penumpang. Permintaan terhadap sarana angkutan semakin bertambah sejalan dengan pertambahan penduduk dan kebutuhan manusia sebagai penunjang aktivitasnya. Pertambahan permintaan pengangkutan yang terus meningkat, mendorong masyarakat untuk melakukan modifikasi kendaraan. Modifikasi ini bertujuan agar tercipta sarana transportasi baru guna memenuhi kebutuhan hidup manusia yang semakin beragam. Namun, dalam prakteknya pelaksanaan modifikasi ini tidak sesuai dengan persyaratan modifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaksanaan pengangkutan selalu menghadapi permasalahan yang membutuhkan solusi dalam proses pemecahannya, guna tercapai sistem transportasi yang terselenggara secara efektif dan efisien. Rumusan masalah yang diangkat dalam Skripsi ini meliputi, apakah modifikasi kendaraan bermotor menjadi pengangkutan darat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, bagaimana pengaturan mengenai modifikasi kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, serta apakah akibat hukum keberadaan huller/dedet terhadap pengguna jalan dalam pengangkutan darat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa secara hukum kesesuaian modifikasi huller/dedet menjadi alat pengangkutan dengan ketentuan modifikasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, untuk mengetahui pengaturan modifikasi kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan oleh keberadaan huller/dedet terhadap pengguna jalan dalam pengangkutan darat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (legal research). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute

approach). Selanjutnya, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan disertai bahan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji pada skripsi ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah metode deduktif.