KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMERIKSA PERKARA UPAH TENAGAKERJA YANG BELUM TERBAYAR

Abstract

Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan memutus permohonan pailit, penundaan kewajiban pembayaran utang dan memeriksa perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 09 / PAILIT / 2010 / PN.NIAGA.JKT.PST merupakan perkara ketenagakerjaan akan tetapi dilakukan gugatan ke pengadilan Niaga. Dimana dalam putusan ini Pihak Karyawan dan Dosen Universitas Pramita Indonesia menggugat pihak Yayasan Citra Pramita Indonesia selaku pengelola Universitas Pramita Indonesia, karena belum dibayarnya gaji dan tujangan Karyawan oleh pihak Yayasan Citra Pramita, dimana duduk perkaranya sebagai berikut: bahwa termohon pailit yaitu Pihak Yayasan Citra Pramita Indonesia memiliki hutang berupa tunggakan pembayaran gaji, tunjangan-tunjangan, uang makan, uang transport serta THR tahun 2009 kepada Karyawan dan Dosen tetap Universitas Pramita Indonesia. Termohon Pailit juga memiliki hutang kepada PT. Bank IFI (Dalam Likuidasi) yang telah jatuh tempo sejak tanggal 19 September 2004. Rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu Apakah daftar hadir rapat dapat digunakan sebagai dasar pembuatan surat kuasa khusus dalam pengajuan permohonan pailit, apakah Pengadilan Niaga berwenang memeriksa perkara upah tenagakerja yang belum terbayar, Apa Ratio decidendi dari Putusan Nomor: 09/ PAILIT/ 2010/ PN.NIAGA.JKT.PST. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa apakah daftar hadir rapat dapat digunakan sebagai surat kuasa khusus dalam pengajuan permohonan pailit, untuk mengkaji dan menganalisa kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara upah ketenagakerja yang belum terbayar dan untuk mengkaji dan menganalisa Ratio decidendi hukum hakim dari putusan nomor: 09/ PAILIT/ 2010/ PN.NIAGA.JKT.PST. Metodologi penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (Legal Research), metode pendekatan menggunakan pendekatan konseptual xii

(Conseptual Approach) dan pendekatan undang-undang (Statute Approach) serta pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini, Pengadilan Niaga berwenang dalam memeriksa perkara hubungan ketenagakerjaan, apabila pokok perkara yang diajukan para pemohon telah sesuai dengan syarat-syarat pengajuan permohonan pailit sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) undang undang Kepailitan. Permohonan pailit yang diajukan oleh karyawan dan Dosen Universitas Indonesia sudah tepat dan merupakan Perkara kepailitan akan tetapi karena dalam perkara tersebut telah menyakut perkara pidana sehingga permohonan pailit tersebut ditolak oleh hakim hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat (4) undang undang Kepailitan. Hendaknya Karyawan dan dosen membuat surat kuasa khusus yang di depan notaris atau pejabat yang berwenang apabila hendak mau melakukan permohonan di pengadilan Niaga. Permohonan pailit yang diajukan oleh karyawan dan Dosen Universitas Indonesia sudah tepat dan merupakan Perkara kepailitan akan tetapi karena dalam perkara tersebut telah menyakut perkara pidana sehingga permohonan pailit tersebut ditolak oleh hakim hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat (4) undang undang Kepailitan. Maka kedepannya apabila ada perkara yang sama seperti ini para pemohon hendak mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang akan dilakukan dalam menyelesaikan suatu perkara hukum, dan alangkah lebih baiknya suatu perkara seperti ini apabila dapat diselesaikan secara kekeluargaan