Prosedur Dan Perhitungan Sisa Bongkaran Bangunan Pada Pemerintah Kabupaten Jember Studi Kasus Pada Dinas Perumahan Rakyat , Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya

Abstract

Dewasa ini, pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor meningkat semakin pesat. Baik di sektor pemerintahan maupun swasta semakin berlomba-lomba untuk meningkatkan tingkat produktivitas dan kualitas pelayanan bagi konsumen atau masyarakat. Pada dasarnya, perusahaan akan melakukan berbagai inovasi untuk mencapai tujuan operasional perusahaan, yaitu memaksimalkan profit dengan cara menjual barang atau jasa kepada pelanggan. Disamping itu, ada juga jenis perusahaan yang memang dalam kegiatan usahanya lebih memprioritaskan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Perusahaan swasta maupun instansi pemerintahan secara tidak langsung dituntut mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Dalam suatu perusahaan atau instansi pasti memiliki berbagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan dan dianggap mampu untuk menopang, melanjutkan dan mempertahankan kelangsungan hidup usaha itu sendiri. Dari sekian banyak sumber daya ekonomi yang bisa dimanfaatkan, aset merupakan salah satu yg memiliki peran penting bagi perusahaan. Aset dimiliki dan digunakan perusahaan untuk kelancaran kegiatan operasional perusahaan . Terutama nilai bongkaran yang terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Cipta Karya Kabupaten Jember sebagaimana terdapat perlakuan akuntansi atas hasil perhitungan material yang di bongkar pada suatu bangunan. Sebagaimana dijelaskan bahwa perlakuan akuntansi nilai bongkaran aset tetap sangat tergantunng dari definisi kegiatan bongkaran itu sendiri. Apakah bongkaran tersebut menambah nilai manfaat ataupun produktifitas tentu menjadi dasar utama dalam penentuan untuk melakukan kapitalisasi. Hal kedua yang harus diperhatikan lebih terkait pada sifat bongkaran tersebut , apakah bersifat penggantian, perbaikan dan pembaharuan. Dan material hasil bongkaran akan dijual ataupun dilelang dan akan menjadi pertimbangan dalam menentukan pencatatan seperti apa yang harus dilakukan. Pentingnya perlakuan akuntansi terhadap nilai bongkaran pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember yaitu untuk mengetahui bagaimana hasil perhitungan atas sisa bongkaran dan di catat sebagai lain-lain pendapatan ataukah mengurangi nilai bangunan yang baru. Penjualan atas sisa bongkaran dicatat sebagai pendapatan. Hal ini dapat dijelaskan oleh lampiran permendagri 21 Tahun 2010 terkait kode rekening pendapatan. Penjualan atas sisa bongkaran ini termasuk bagian dari pendapatan lain-lain dalam kode rekening 4140110 penjualan bahan-bahan bekas bangunan. Berdasarkan uraian tersebut dan mengingat pentingnya perlakuan akuntansi yang baik dan benar. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk memilih judul “Prosedur dan Perhitungan Sisa Bongkaran Bangunan Pada Pemerintah Kabupaten Jember Studi Kasus Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya”.