Analisis Tentang Sistem Pelayanan Publik Aparatur Pemerintahan Di Desa Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Sistem Pelayanan Publik

Abstract

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayananan publik. Adapun standar pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2004 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan, standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan meliputi prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, dan kompetensi petugas pemberi pelayanan. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai persoalan sedikit banyak telah mempengaruhi masyarakat untuk menuntut lebih kepada para aparat pemerintah desa agar dapat menjalankan tugas dan kewenangan lebih baik dan bijak lagi untuk menciptakan pemerintah yang baik (good goverment).