Akuntansi Pelunasan Piutang Negara Satuan Kerja Kementrian Komunikasi Dan Informatika Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Kabupaten Jember

Abstract

Piutang Negara adalah jumlah uang yang herus dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan peraturan, perjanjian atau sebab apapun yang lainnya. Pihak yang menyerahkan pengurusan Piutang Negara disebut Penyerah Piutang yaitu Instansi Pemerintah, Lembaga Negara, atau badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara atau dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. kemudian pihak-pihak yang berhutang disebut Penanggung Hutang yaitu badan atau orang yang berhutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun yang lainnya, termasuk badan atau orang yang menjamin penyelesaian seluruh hutang Penanggung Hutang tersebut. Pencatatan piutang tergolong sesuatu yang sangat penting. Mengingat, piutang adalah sesuatu yang harus dipertanggung jawabkan keberadaanya. Kecermatan dan ketelitian sangat menentukan dimana keduanya harus dimiliki karena pada dasarnya nominal yang tercatat haruslah sesuai dengan aslinya dan sesuai dengan jumlah yang dipiutangkan oleh kreditur (Negara). Pengawasan terhadap piutang dilakukan untuk meminimalkan kesalahan yang terjadi akibat penyalahgunaan ataupun kesalahan pencatatan yang tidak disengaja. Pengawasan ini dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangnan (BPK) dan Seksi Hukum internal, akan tetapi pengawasan yang dilakukan oleh Seksi Hukum Internal .