Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Tabung Gas LPG Kemasan 3 Kg

Abstract

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah kepada konsumen, namun kasus mengenai maraknya permasalahan terkait perlindungan konsumen masih menarik perhatian karena saat ini masih banyak kasus atau perilaku pelaku usaha yang merugikan konsumen. Contohnya adalah kasus yang terjadi pada konsumen pengguna tabung gas LPG kemasan 3 kg, semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan tabung gas LPG kemasan 3 kg untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan dapur maupun untuk usaha, maka semakin banyak pula kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usahanya. Seperti kasus yang terjadi di kota Semarang Jawa Tengah terdapat oknum agen LPG kemasan 3 kg yang melakukan kecurangan terkait dengan pengisian tabung gas LPG, pihak agen LPG tersebut telah mengurangi isi tabung gas LPG sebesar 0.5 kg per tabung, sehingga tabung gas LPG ini sampai ke tangan konsumen dengan berat yang tidak sesuai dengan berat sebenarnya. Tabung gas LPG kemasan 3 kg memiliki berat 8 kg, yang terdiri dari 5 kg tabung gas kosong dan 3 kg isi gas. Adanya tindakan mengenai kecurangan terhadap pengisian tabung gas LPG yang dilakukan oleh pihak agen ini dapat merugikan pihak konsumen secara materiil, berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut penulis ingin membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA TABUNG GAS LPG KEMASAN 3 KG” Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat ditarik permasalahan sebagai berikut: (1). Apa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan atas adanya ketidaksesuaian terhadap pengisian tabung gas LPG oleh agen. (2). Apa tanggungjawab hukum terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen atas ketidaksesuaian pengisian tabung gas LPG. (3). Bagaimana upaya penyelesaian bagi konsumen atas kerugian akibat adanya ketidaksesuaian terkait pengisian tabung gas LPG. Tujuan penulisan skripsi ini terdiri dari dua yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan ini yaitu: Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi ilmu hukum dan Untuk memenuhi syarat dalam mendapat gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu hukum yang telah di peroleh selama perkuliahan dengan praktik yang terjadi didalam kehidupan masyarakat, untuk memberikan suatu kontribusi pemikiran yang berguna khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum Universitas Jember serta bagi masyarakat umum. Tujuan khusus penulisan ini yaitu untuk memahami dan mengetahui permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ada tiga macam yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan xiii metode deduktif yaitu metode yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dari pembahasan untuk memecahkan masalah yang bersifat umum menuju pada kesimpulan yang bersifat khusus. Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini maka dapat disumpulkan: peranan penting pemerintah untuk dapat memberikan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan melakukan adanya pengawasan dan pembinaan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak bagi konsumen pengguna tabung gas LPG kemasan 3 kg. Pihak pelaku usaha di haruskan untuk melakukan pemenuhan terhadap kewajiban-kewajibannya kepada konsumen, karena apabila pihak pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya dan melanggar hak-hak konsumennya sehingga menimbulkan adanya kerugian, pihak konsumen yang menderita suatu kerugian akibat dari perbuatan pelaku usaha berhak untuk meminta adanya ganti kerugian, selanjutnya pihak pelaku usaha tersebut dapat dituntut oleh pihak konsumen dengan alasan adanya perbuatan melawan hukum. Pihak konsumen dapat mengajukan gugatan atas tindakan pelaku usaha tersebut melalui jalur pengadilan (litigasi) dan jalur diluar pengadilan (non litigasi). Berdasarkan pembahasan tersebut maka penulis memberikan beberapa saran yaitu bagi pihak pemerintah dapat memberikan pembinaan kepada para pelaku usaha dan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap kualitas produk serta pendistribusian peredaran barang di pasar. Bagi pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) sebagai Badan penyalur hilir minyak dan gas bumi, mengawasi pihak pelaku usaha yang menjual berbagai macam ukuran tabung gas LPG, karena dalam hal ini sangat rawan terjadi tindakan kecurangan terkait pengurangan dan pengoplosan tabung gas LPG. Bagi pihak pelaku usaha agen tabung gas LPG kemasan 3 kg dapat menjalankan kewajibanya dalam memproduksi barang atau jasa dengan kualitas dan kuantitas yang baik, tidak melakukan kecurangan terkait pengisian tabung gas LPG kemasan 3 kg, serta pihak pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki iktikad baik dalam setiap memproduksi barang atau jasa sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumennya, pihak pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki alat timbang pada setiap toko atau kios tempat menjual tabung gas LPG. Serta bagi pihak konsumen dapat lebih berhati-hati dalam memilah dan memilih produk barang atau jasa, konsumen harus memiliki sikap teliti dalam membeli suatu barang atau jasa yang akan dibeli, misalnya dengan menimbang kembali barang/jasa sebelum dibawa pulang. Konsumen diwajibkan untuk membaca informasi yang tercantum dalam setiap produk barang atau jasa