HAK ORANG TUA DALAM MENGELOLA HARTA WARIS ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 70/Pdt.P/2015/PN.Kdr.

Abstract

Tujuan perkawinan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dapat berakhir dikarenakan salah satunya yaitu karena kematian. Adanya peristiwa kematian akan menimbulkan akibat hukum pada keluarga tersebut yaitu beralihnya harta dari yang meninggal kepada keluarganya yang masih hidup yang disebut pewarisan. Pewarisan merupakan salah satu masalah penting dalam hukum perdata karena pewarisan tidak lepas dengan kehidupan dari manusia itu sendiri. Masalah yang sering muncul dalam pewarisan yaitu bagaimana kelanjutan dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari yang meninggal. Adapun pada pewarisan, ahli waris adalah orang yang berhak terhadap harta waris yang ditinggalkan pewaris. Ahli waris yang berhak adalah ahli waris yang mempunyai hubungan dekat dengan pewaris baik hubungan darah maupun hubungan perkawinan. Ahli waris yang ada hubungan darah salah satunya yaitu anak, anak yang masih dibawah umur apabila ingin melakukan perbuatan hukum terhadap harta waris yang didapat maka dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. penulis tertarik dan menganggap perlu untuk mengkaji dan membahas dalam bentuk skripsi ini dengan judul “ Hak Orang Tua dalam Mengelola Harta Waris Anak Dibawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 70/Pdt.P/2015/PN.Kdr”. Dengan itu penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yang kemudian akan dibahas pada skripsi ini, permasalahan tersebut berupa apakah orang tua mempunyai hak pengelolaan terhadap harta waris anak dibawah umur dan apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan Pengadilan Negeri Kediri nomor 70/Pdt.P/2015/PN.Kdr., tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Adapun metode yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yang kemudian dilanjutkan dengan analisa terhadap bahan hukum.