ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI DASAR PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA TERKAIT DENGAN RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA TATA USAHA NEGARA (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT)

dc.contributor.advisor	SUDARYANTO, TOTOK
dc.contributor.advisor	INDRAYATI, ROSITA
dc.contributor.author	BUDI DWIYANTO, SETYO
dc.date.accessioned	2018-03-08T03:47:17Z
dc.date.available	2018-03-08T03:47:17Z
dc.date.issued	2018-03-08
dc.identifier.nim	120710101269
dc.identifier.uri	http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/84499
dc.description.abstract	Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat tiga pemegang kekuasaan tertinggi yang disebut dengan Trias Politika, yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.	en_US
dc.language.iso	id	en_US
dc.subject	Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dijadikan sebagai alat uji hakim dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara.	en_US
dc.title	ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI DASAR PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA TERKAIT DENGAN RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA TATA USAHA NEGARA (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT)	en_US
dc.type	Undergraduat Thesis	en_US