TINJAUAN YURIDIS PENJUALAN SMARTPHONE YANG TIDAK MEMILIKI GARANSI RESMI

Abstract

Perkembangan zaman yang semakin maju dan modern seperti sekarang ini penggunaan teknologi sangatlah membantu kehidupan masyarakat. Salah satu teknologi yang mempunyai banyak manfaat adalah smartphone. Perkembangan teknologi smartphone sangatlah pesat, hal itu dilihat dari setiap tahun banyak sekali seri smartphone dengan berbagai merek mengeluarkan produk terbaru mereka dengan menawarkan fitur-fitur yang sangat canggih. Smartphone merupakan alat komunikasi yang sangat penting. Penggunaan smartphone tidak hanya digunakan untuk sarana komunikasi saja, melainkan terdapat fitur yang membantu dalam kehidupan sehari-hari. Seiring perkembangan smartphone yang sangat pesat, cepat dan menuntut persaingan yang sangat ketat, maka para Pelaku usaha smartphone memiliki celah dan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Sebagai ilmu normatif (ilmu tentang norma), ilmu hukum mengarahkan refleksinya kepada norma dasar yang diberi bentuk konkret dalam norma-norma yang ditentukan dalam bidang-bidang tertentu, misalnya bagaimana pola hidup bersama antar manusia yang didasarkan atas norma keadilan. Norma-norma tersebut pada gilirannya akan dijelmakan dalam peraturan-peraturan konkret bagi suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian, penjelajahan ilmiahnya diarahkan kepada hukum tertentu atau hukum positif. Pengaturan jual beli antara pelaku usaha dan konsumen yang diatur dalam UUPK yang merupakan hukum khusus tersebut dapat mengesampingkan ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata apabila ketentuan dalam KUH Perdata bertentangan dengan ketentuan UUPK. Akan tetapi jika ketentuan dalam KUH Perdata tersebut tidak bertentangan dengan UUPK , ketentuan dalam KUH Perdata masih tetap berlaku, untuk melengkapi kekurangan-kekurangan ketentuan yang terdapat dalam UUPK. Pelaku Usaha terdapat dari berbagai macam kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sementara pelaku usaha yang bertugas sebagai distributor untuk memasukkan produk smartphone ke dalam wilayah kepabeanan adalah Importir. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/Per/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika, Importir adalah perusahaan yang melakukan kegiatan impor produk telematika dan elektronika dan bertanggungjawab sebagai pembuat barang yang diimpor. Pesatnya perkembangan perekonomian nasional telah menghasilkan variasi produk barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Bahkan dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terbukti turut mendukung perluasan ruang gerak transaksi perdagangan barang dan/atau jasa hingga melintasi batasbatas wilayah suatu negara. Hal yang menarik dari berbagai transaksi perdagangan tersebut adalah banyaknya persoalan muncul terkait penggunaan produk hingga kemudian menimbulkan sengketa yang harus diselesaikan oleh masing-masing pihak. Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah, pertama, Setiap Pelaku Usaha yang tidak memberikan garansi resmi dan melanggar peraturan pemerintah, seperti garansi distributor yang tidak memiliki izin dari pemerintah, serta tidak melengkapi produk telematika dan elektronika dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia maka Produsen atau Importir yang membawa produk tersebut ke wilayah pabean, wajib menarik produk telematika dan elektronika dari peredaran sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan Kartu Jaminan/Garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia bagi produk Telematika dan Elektronika. Saran dalam penulisan skripsi ini adalah pertama, Masyarakat dituntut untuk menjadi konsumen yang cerdas dalam menyikapi kemajuan teknologi khususnya dalam hal jual beli smartphone, karena konsumen harus cerdas dalam memilih garansi yang tidak merugikan konsumen itu sendiri serta tidak melanggar peraturan yang telah ada. Hendaknya ada sebuah kesamaan pengertian, sikap dan tindakan konsumen dalam melindungi hak-haknya. Di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/Per/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika dinilai sudah memenuhi kebutuhan dalam perlindungan khusus produk telematika dan elektronika yang tidak memiliki garansi. Namun akan jauh lebih baik lagi, akibat hukum yang dilakukan pelaku usaha seperti toko dan penjual perseorangan yang tidak memberi garansi, baik itu garansi resmi dan garansi yang tidak melanggar peraturan.; kedua, Konsumen yang merasa dirugikan atau tidak terpenuhinya hakhak dalam kegiatan jual beli hendaknya melapor ke lembaga atau instansi terkait seperti BPSK, LPKSM, Pengadilan Negeri dan instansi-instansi terkait lainnya.