lMPLIKASI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERlNTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA TERHADAP PEMERINTAHAN NAGARI DI SUMATRA BARAT

Abstract

1. Implikasi dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dapat terlihat dari lahirnya Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 20007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Nagari sebagai hasil revisi dari Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Nagari yang sesuai dengan konteks Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. 2. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa belum dapat terlihat karena peraturan daerah tentang desa baru lahir dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota dalam wilayah Sumatera Barat. 3. Adanya paradigma baru dalam memberikan pelayanan publik di tingkat lokal (nagari) yaitu terlihat dari adanya pemangkasan birokrasi dan memudahkan akses masyarakat nagari untuk mendapatkan pelayanan publik.