Perempuan dan Tembakau di Mayang Kabupaten Jember: Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Abstract

This study addressed the issue of fulfillment of the rights of working women by Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. The approach taken in this study using the empirical sociology of law analysis and data collection using qualitative techniques such as observation and interviews. The results of this study indicate that women workers in the tobacco sector companies scattered in the district Mayang based analysis using the law number 13 of 2003 suggests that the absence of the right to women workers as set out in the legislation. But on the other, the company cannot be blamed entirely on the practice of considering the existence of an unwritten system where the job search process is set by the agent without providing and presenting a working agreement prior to workers. This happens because, according to the author because of the lack of knowledge that qualified for the women who work in the sector. Penelitian ini membahas masalah pemenuhan hak perempuan yang bekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat empiris dengan menggunakan analisa sosiologi hukum dan pengumpulan datanya menggunakan teknik kualitatif berupa observasi dan wawancara. Penelitian ini menjelaskan bahwa pekerja perempuan di sektor perusahaan tembakau yang tersebar di Kecamatan Mayang berdasarkan analisa menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa tidak adanya pemenuhan hak atas pekerja perempuan sebagaimana tertuang dalam undangundang tersebut. Perempuan pekerja di sector ini tidak memperoleh jaminan kerja

layaknya

pekerja yang diatur dalam undang-undang. Namun disisi lainnya, perusahaan tidak dapat disalahkan sepenuhnya atas praktek tersebut mengingat adanya sebuah sistem tak tertulis dimana proses pencarian kerja diatur oleh agen yang tanpa memberikan dan menyuguhkan perjanjian kerja terlebih dahulu kepada pekerja. Hal tersebut terjadi karena menurut hemat penulis karena tidak adanya pengetahuan yang mumpuni bagi para perempuan yang bekerja di sector tersebut.