Prosedur Akuntansi Pemberian Hibah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember

Abstract

Pembangunan perekonomian di Kabupaten Jember salah satunya bertumpu pada kegiatan Ketahanan Pangan dan Peternakan. Untuk sektor Ketahanan Pangan terdapat kebijakan pemerintah yang mengatur kegiatan tersebut yaitu berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan, Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Selain sektor Ketahanan Pangan, sektor Peternakan juga berperan dalam pembangunan perekonomian di Kabupaten Jember. Kebijakan pemerintah yang mengatur bidang peternakan antara lain Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 2009 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.Permasalahan pangan mengalami perkembangan yang sangat cepat dan komples, perkembangan tersebut mempengaruhi aspek kehidupan yang nantinya memiliki pengaruh untuk masyarakat. Pengaruh tersebut akan berakibat pada kesejahteraan masyarakat, sebagai contoh di daerah Jember ini banyak masyarakat yang membentuk lembaga atau kelompok masyarakat sebagai sarana membuka usaha dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Tapi masih banyak usaha yang masih dalam skala kecil karena terbatasnya modal. Hal itu disebabkan untuk mengakses modal dari perbankan terbentur oleh tidak adanya jaminan baik secara individu maupun kelompok.