TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERHADAP AREA HIGH CONCERVATION VALUE (HCV)

Abstract

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi. Kesimpulan dari penulisan ini adalah pengaturan perlindungan kawasan HCV telah diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang termaktub dalam pasal 33 ayat (3), selain itu HCV juga diatur didalam peraturan perUndang-Undangan dan secara khusus HCV diatur didalam Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 10/SE/VII/2015 tentang Penerbitan Izin Pada Areal Hutan Konservasi Bernilai Tinggi. Akibat hukum bagi perusahaan perkebuan kelapa sawit yang tidak memenuhi kewajiban dalam mengelola kawasan HCV maka berdasarkan berberapa undang-undang yang mengatur HCV berdasarkan pasal 78 ayat (3) undang-undang kehutanan yang menyatakan bahwa, barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Pengawasan Pemerintah terhadap penggunaan area HCV pada perkebunan kelapa sawit berupa kontrol pemerintah terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam bentuk pemantauan, evaluasi, meminta keterangan dari pelaku usaha, dan melakukan pemerikasaan pemerikasaan atas pelaksanaan pengurusan hutan, serta melakukan pengawasan secara berjenjang oleh pemerintah pusat yang bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas pertanian dan kehutanan, serta masyarakat sekita area perkebunan yang dalam hal ini bertugas untuk mengontrol dan mengawasi perusahaan kelapa sawit yang didalamnya terkandung area HCV.