Urgensi Bedah Mayat Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Kajian Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR)

Abstract

Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR memutuskan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersamasama terhadap empat orang terdakwa. Tindak pidana

pembunuhan sebagai delik materiil melarang akibat

perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, sehingga

haruslah dapat dibuktikan adanya hubungan kausal antara

perbuatan setiap terdakwa yang mengakibatkan kematian

korban. Namun demikian, visum et repertum sebagai alat bukti surat dalam pemeriksaan Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR tidak dapat menyimpulkan

penyebab kematian korban, karena tidak dilakukan

bedah mayat forensik. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibatnya di dalam delik materiil,

dapat berkorelasi dengan pertanggungjawaban pidana.

Bedah mayat forensik atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama merupakan syarat yang bersifat conditio sine qua non, dalam menentukan

pertanggungjawaban pidana. Posisi urgen bedah mayat forensik dalam pembuatan visum et repertum merupakan fokus dari penelitian ini. Adapun metode penulisan berbasis pada penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu penelitian hukum kualitatif (qualitativelegal research). Dari aspek hukum pidana, pemeriksaan bedah mayat forensik bermanfaat untuk mengetahui

penyebab pasti kematian korban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana.