PENGAWASAN PERS TERHADAP PEMERINTAH DI ERA REFORMASI

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut paham demokrasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di dalam UUD NRI 1945, terdapat berbagai macam jenis hak asasi manusia diantaranya yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan pada Pasal 28, hak kebebasan berpendapat yang diatur di dalam Pasal 28E ayat (3) dan juga hak untuk memperoleh informasi yang diatur di dalam Pasal 28F. Sebagai bentuk implementasi pengaturan UUD NRI 1945 tersebut maka dibentuk lembaga pers atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di dalam UU Pers, pers berfungsi sebagai penyalur informasi antara pemerintah dan masyarakat selain itu terdapat fungsi dan peranan pers untuk melakukan pengawasan dan kontrol sosial terhadap pemerintah. Keterlibatan pers dalam penyelenggaraan pemerintah di era reformasi saat ini menjadikan pers sebagai lembaga aspirasi masyarakat yang turut serta menentukan pengambilan keputusan serta kebijakan oleh pemerintah. Berdasarkan pada uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas ke dalam suatu karya ilmiah skripsi.