KEDUDUKAN PARTAI POLITIK LOKAL NANGGROE ACEH DARUSSALAM DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, telah memberikan jaminan yang tegas dalam hal kemerdekaan untuk berserikat. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Banyaknya partai politik yang telah berdiri, di sisi lain ternyata masih menimbulkan rasa tidak puas bagi sebagian masyarakat di daerah-daerah. Sebagian masyarakat di daerah masih menganggap aspirasi mereka belum bisa diperjuangkan oleh partai politik yang ada tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat dipahami apabila kemudian timbul anggapan di masyarakat bahwa partai politik yang ada masih terlalu menyibukkan diri dengan isu-isu yang sifatnya “perebutan kursi kekuasaan di pusat” saja. Akibatnya, timbul kekecewaan pada diri masyarakat daerah terhadap partai politik. Kekecewaan masyarakat daerah itu pada perkembangan selanjutnya dapat mendorong timbulnya upaya untuk mendirikan partai politik lokal. Sekalipun secara historis kehadiran partai politik lokal punya dasar yang cukup kuat, apakah dari aspek hukum (tata negara) kehadiran partai politik lokal dapat dibenarkan. Pertanyaan ini menjadi penting karena ada pendapat yang mengatakan bahwa Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tidak memungkinkan adanya partai politik lokal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud mengkaji dan menganalisa lebih mendalam lagi tentang kedudukan partai politik lokal khususnya di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dengan judul : “Kedudukan Partai Politik Lokal Nanggroe Aceh Darussalam Ditinjau Dari Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2011” Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu (1) Apakah partai politik lokal Nanggroe Aceh Darussalam bertentangan dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik ? dan (2) Apakah partai politik lokal Nanggroe Aceh Darussalam dapat mengikuti pemilu dan pemilukada dalam tingkat lokal maupun nasional. Tujuan umum dilaksanakannya penulisan hukum ini antara lain : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan