Show simple item record

dc.contributor.authorHARYO DIPO KUSUMO
dc.date.accessioned2013-12-10T10:20:11Z
dc.date.available2013-12-10T10:20:11Z
dc.date.issued2013-12-10
dc.identifier.nimNIM070710101136
dc.identifier.urihttp://repository.unej.ac.id/handle/123456789/7701
dc.description.abstractPenulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya berbagai golongan masyarakat yang ada di Negara Indonesia tercinta ini. Beragamnya golongan yang ada di masyarakat tentunya banyak sekali menimbulkan masalah karena berbeda golongan masyarakat berbeda juga pemikiran yang berkembang di masyarakat. Bedasarkan hal ini maka perlulah pemerintah Indonesia selaku regulator aturan membentuk peraturan yang mampu mengatasi permasalahan yang timbul di masyarakat. Sengketa disini sering terjadi antara msayarakat sebagai individu ataupun masyarakat sebagai badan hukum dengan masyarakat sebagai individu maupun masyarakat sebagai badan hukum, hal ini sering kali disebut dengan sengketa perdata. Pemerintah selaku regulator aturan memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa perdata yang timbul di masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, skripsi ini akan membahas permasalahan yang lebih spesifik lagi dan pemecahannya mengenai ”AKIBAT HUKUM HIBAH YANG MELEBIHI BAGIAN MUTLAKen_US
dc.language.isootheren_US
dc.relation.ispartofseries070710101136;
dc.subjectLEGITIME PORTIEen_US
dc.titleAKIBAT HUKUM HIBAH YANG MELEBIHI BAGIAN MUTLAK (en_US
dc.typeOtheren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record