STRICT LIABILITY TERHADAP PENGENDARA YANG TIDAK MEMPERGUNAKAN KELENGKAPAN BERKENDARA

Abstract

elanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat. Menurut Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ada 3 (tiga) macam acara pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri, yaitu: 1. Acara Pemeriksaan Biasa, 2. Acara Pemeriksaan Singkat, 3. Acara Pemeriksaan Cepat, yang terbagi ke dalam dua acara pemeriksaan, yaitu : a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, b. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan. Pengendara yang tidak mempergunakan kelengkapan berkendara merupakan pelanggaran tertentu terhadap Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 211 KUHAP. Menurut Hukum Pidana seseorang yang melakukan suatu tindak pidana untuk dapat dipidana harus mempunyai pertanggungjawaban pidana atau kesalahan sesuai dengan “Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”, namun ada pula seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana tanpa melihat ada tidaknya kesalahan. Seseorang yang dipidana tanpa mensyaratkan adanya kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dalam kepustakaan dikenal dengan “Strict Liability”. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang “STRICT LIABILITY TERHADAP PENGENDARA YANG TIDAK MEMPERGUNAKAN KELENGKAPAN BERKENDARA”. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini ialah 1. Apakah bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pengendara yang tidak menggunakan perlengkapan berkendara, 2. Apakah sanksi yang dijatuhkan bagi pengendara yang tidak menggunakan perlengkapan berkendara.