KAJIAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Abstract

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatar belakangi oleh masih banyaknya masyarakat kita yang masih melakukan perkawinan yang tidak tercatat tersebut, mereka hanya berpendapat bahwa perkawinan mereka itu sudah sah karena mereka lakukan berdasarkan ketentuan secara agama, namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada suatu instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan. Hal ini dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantarannya karena ketidaktahuan dan ketidaksadaran masyarakat akan hukum negara tentang perkawinan, mereka juga tidak mengetahui pentingnya dokumen perkawinan, atau juga perkawinan mereka tidak dicatat karena mereka tidak mampu membayar biaya pencatatan perkawinan, dan lain-lain. Sementara dalam Negara Indonesia mengenai hukum perkawinan di Indonesia (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974) di dalamnya telah diatur secara jelas mengenai sahnya perkawinan. Maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, status hukum perkawinan yang tidak tercatat ini adalah tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat sah perkawinan yaitu pencatatan perkawinan. Selain undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 di dalam Kompilasi Hukum Islam pun juga menyatakan dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”, sedangkan Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah, bahkan menurut ayat (2) pasal tersebut jika perkawinan tersebut dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan uraian diatas penulis mengangkat berbagai permasalahan yang timbul menjadi suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “KAJIAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA.”