TATA CARA PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 4 AYAT 2 ATAS SEWA RUMAH DINAS PADA PERUSAHAAN UMUM(PERUM) PERHUTANI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH) JEMBER

Abstract

Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dalam merancang dan melaksanakan anggaran perencanaan dan Belanja Daerah dan juga untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan meningkatakan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dari Penerimaan Asli Daerah salah satunya berasal dari Pajak Parkir. Pajak parkir merupakan salah satu faktor yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dapat dilihat dari pendapatan pajak parkir yang diterima selalu meningkat setiap tahunnya dan akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah tersebut. Kegiatan Praktek Kerja Nyata meliputi: (1) Membantu tugas administrasi perkantoran, (2) Mempelajari Materi yang terkait dengan Pajak Penghasilan atas sewa rumah dinas pada perusahaan umum. Tata Cara Pelaksanaan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH), khususnya dari kegiatan Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat 2 tentang Rumah Dinas yang ada di Perumahan Umum Perhutani Jember, Dengan terbitnya Undang-undang pengenaan pajak penghasilan berupa sewa tanah dan bangunan perusahaan umum jember diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1996 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002, Besarnya PPh yang dipotong adalah sebesar 10% baik atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak badan maupun orang pribadi dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan.