PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI SISTEM E-PURCHASING

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi adanya Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya dalam skripsi ini disebut Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 17 Tahun 2012 tentang E-Purchasing. Suatu penggunaan sistem E-purchasing pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Surabaya. Terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut di atas dan sistematika yang ada. Dalam isi kontrak (framework contract) yang kemudian ditayangkan dalam sistem E-catalogue bahwa pemilihan bahan aspal beton (hotmix) telah disepakati memakai Wearing Course (AC) / Laston dengan tebal penggelaran minimum 4 Cm sebagai lapis permukaan jalan dengan lalu lintas berat. Namun dalam proses penyediaan barang oleh penyedia barang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam E-catalogue yaitu dengan mengganti Wearing Course (AC) / Laston yang kemudian diganti dengan aspal beton jenis Hot Roller Sheet (HRS) / Lataston / laston 3 dengan tebal penggelaran minimum 3 cm sampai dengan 4 cm yang digunakan sebagai lapis permukaan konstruksi jalan dengan lalu lintas sedang. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang hendak di kaji oleh penulis meliputi 3 (tiga) permasalahan, permasalahan tersebut yaitu: Apa alasan digunakannya E-Purchasing dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah? Apa tanggung jawab LKPP (Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) apabila terjadi permasalahan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah? Apa akibat hukum bagi LKPP (Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) jika terjadi ketidaksesuaian antara E-Catalogue dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah? Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penulisan skripsi ini yaitu guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk megetahui dan memahami alasan digunakannya E-Purchasing dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, untuk mengetahui dan mamahami tanggung jawab LKPP apabila terjadi permasalahan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan untuk mengetahui dan mamahami atas akibat hukum bagi LKPP (Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dalam suatu proses pengadaan barang/jasa pemerintah jika terjadi ketidak sesuaian antara ECatalogue dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Metode yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah Pendekatan Konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Perundang-undangan (statue approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum yang kemudian dilanjutkan dengan analisa terhadap bahan hukum. Pembahasan skripsi ini terdiri dari alasan pemerintah menggunakan EPurchasing dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Kemudian tanggung jawab LKPP (Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) apabila terjadi permasalahan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Terakhir dari xiii pembahasan pada penulisan skripsi ini adalah akibat hukum bagi LKPP (Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) jika terjadi ketidaksesuaian antara ECatalogue dengan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kesimpulan dari skripsi ini ialah Pertama, Alasan digunakannya EPurchasing dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah adalah proses pelaksanaannya lebih efisien dan lebih transparan. E-purchasing memiliki banyak keunggulan dan kemudahan yang ditawarkan. Selain bebas prosedural yang rumit, personil yang ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan akan lebih mudah dalam pelaksanaannya. Kedua tanggung jawab LKPP berdasarkan Pasal 3 Perpres No. 157 Tahun 2014, bahwa salah satu fungsi dari LKPP adalah untuk pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan pendapat hukum. Ketiga Akibat hukum bagi LKPP dalam suatu proses pengadaan barang/jasa pemerintah jika terjadi ketidaksesuain antara E-Catalogue dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah adalah dengan cara mlekasanakan perubahan kontrak dan hal tersebut dapat dilakukan dengan addendum kontrak. Perubahan kontrak dapat dilakukan dengan addendum kontrak, artinya segala sesuatu perubahan pada kontrak dilakukan melalui addendum kontrak. Klausula yang mengatur tentang addendum dicantumkan pada bagian akhir dari suatu perjanjian pokok. Saran yang Pertama Hendaknya pemerintah, khususnya K/L/D/I dapat mensukseskan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah. Kedua Hendaknya saran yang di berikan LKPP terkait berbagai permasalahan yang ada dalam proses pengadaan barang/jasa elektronik dapat di pergunakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan serta kebutuhan masing-masing K/L/D/I. Ketiga hendaknya bagi masayarakat khususnya peserta pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengalami permasalahan atas ketidaksesuaian antara proses E-Purchasing yang khususnya pada hal ECatalogue dengan proses penyediaan di lapangan, sebaiknya menggunakan metode musyawarah untuk mufakat (Perubahan Kontrak) / addendum kontrak.