KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH NOMOR 224 DAN NOMOR 225 YANG TERLETAK DI KELURAHAN DAN KECAMATAN GAJAH MUNGKUR KOTAMADYA SEMARANG ( STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 98.K/TUN/1998 )

Abstract

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur, diberi sampul, dijilid menjadi satu, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai tanda bukti hak, dan sebagai alat pembuktian yang kuat. Penerbitan sertifikat seringkali membawa akibat hukum bagi pihak yang dituju maupun pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, sehingga tidak jarang terjadi perselisihan yang dibawa kehadapan sidang pengadilan. Sebagai Salah satu contoh yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 11/G/TUN/1997/PTUN.SMG, banding di pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 91/TUN/1997/PT.TUN.SBY dan kasasi di Mahkamah Agung Putusan Nomor 98.K/TUN/ . Sengketa Kepemilikan atas tanah yang terletak di kelurahan Gajah Mungkur Kotamadya Semarang , diatas tanah seluas + 1000 m2 adalah tanah ex. Partikelir, R.v. Eigendom perponding No.1192 Berdasarkan SK Mentri Pertanian Agraria tanggal 15 Juli 1963, No.1/376/KA/1963 diberikan kepada Soesanto Kartoatmodjo,S.H, dengan telah membayar ganti rugi kepada Negara sebesar Rp.1000,-, bawha Soesanto Kartoatmodjo,S.H, sebagai pemilik tanah tersebut dalam mendaftarkan tanahnya selalu mendapat kesulitan dari Badan Pertanahan Nasional Semarang. Pada tanggal 8 Agustus 1990 diterbitkan sertifikat Hak Milik No.208 atas nama Agung Bunakur Partowidjojo, kemudian sertifikat tersebut dipecah hingga terbit 2 (dua ) buah sertifikat no. 224 dan No.225, . Soesanto Kartoatmodjo,S.H, sebagai pemilik pertama merasa dirugikan hingga mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Kompetensi peradilan mana yang dapat menangani perkara gugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 224 dan No.225 yang terletak di Kelurahan Gajah Mungkur, Kotamadya Semarang dan untuk mengetahui apasajakah pertimbangan hukum dalam pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 224 dan Nomor 225 yang terletak di Kelurahan Gajah Mungkur, Kotamadya Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Kopetensi absolute dalam hal menangani ini adalah benar menjadi kewenangan Perailan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang Undang No.9 Tahun 2004 bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hokum Tata Usaha Negara antara orang dengan badan hokum privat dengan Badan atau Pejabat tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 ; Selain itu, Surat keputusan Menteri Pertanian/Agraria tanggal 15 Juli 1963 No.SK.1/376/Ka/63 (bukti P.I.A) telah ditafsirkan secara keliru oleh Judex Factie ; yaitu pemberian hak kepada penggugat menjadi batal karena penggugat belum memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan dalam S.K Mentan/Agraria tersebut. Padahal dalam S.K. Mentri Agraria tersebut, pihak penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah .