ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMILU

Abstract

Tindak pidana pemilu adalah semua tindak pidana berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur didalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD. Tindak pidana yang terjadi pada masa pemilu, tetapi tidak diatur dalam Undang-undang pemilu tidak bisa digolongkan sebagai tindak pidana pemilu. Berdasarkan uraian di atas penulis membahas 2 (dua) permasalahan yaitu : Apakah dakwaan kabur (Obscuur Libel) dalam perkara Nomor : 01/Pid.S/Pemilu/2009/PN.Krw yang batal demi hukum sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP, Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor : 01/Pid.S/Pemilu/2009/PN.Krw sudah berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut umum yang batal demi hukum.