ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht)

Abstract

Anak adalah karunia terbesar bagi suatu keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan cikal bakal generasi penerus cita-cita bangsa. oleh karena itu anak harus mendapatkan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun demikian anak juga rentan menjadi korban dari suatu kejahatan, khususnya tindak pidana pencabulan. Tindak pidana pencabulan merupakan kejahatan yang sangat memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan anak. Untuk itu maka lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak guna memberikan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak. permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini ialah: pertama, mengenai kesesuaian penjatuhan pidana di bawah minimum khusus terhadap terdakwa dalam putusan nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kedua, mengenai kesesuaian penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dalam putusan nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Tujuan penulisan dalam penulisan skripsi ini ialah: pertama, Untuk menganalisis penjatuhan pidana dibawah minimum khusus terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht sudah sesuai atau tidak dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kedua, untuk menganalisis kesesuaian antara penjatuhan pidana dibawah minimum khusus terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Suatu metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah dengan menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan ialah dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Sedangkan untuk bahan hukum penulis menggunakan bahan hukum primer dan juga bahan hukum skunder. Adapun kesimpulan dari penulisan ini, pertama bahwa penjatuhan pidana di bawah batas minimum oleh hakim Pengadilan Negeri Lahat terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht, hakim sudah menerapkan aturan hukum, akan tetapi tidak sebagaimana mestinya karena penjatuhan pidana tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diancamkan yaitu mengacu pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memiliki batasan ancaman minimum khusus. Penjatuhan pidana di bawah minimum dianggap tidak tepat karena bertentangan dengan asas legalitas dimana di dalamnya terkandung kepastian hukum, yang kedua penjatuhan pidana di bawah minimum tidak sesuai dengan tujuan pemidaan, karena selain tidak memberi efek jera, penjatuhan pidana di bawah batas minimum juga kurang memberikan upaya pencegahan baik bagi pelaku maupun calon pelaku ataupun masyarakat umum. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberi saran yaitu dalam penjatuhan suatu pidana terhadap terdakwa haruslah sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan undang-undang, tidak dapat lebih ringan dari ancaman minimum khusus dan tidak dapat lebih lama dari ancaman pidana maksimal khusus. Serta seyogyanya hakim Pengadilan Negeri Lahat tidak mengedepankan rasa keadilan saja terhadap pelaku, namun juga harus mengedapankan kepastian hukum dari undang-undang itu sendiri. Selain itu pemberian pidana diharapkan bisa memberikan efek jera terhadap terdakwa dan juga memberikan pencegahan agar tidak diulanginya tindak pidana baik bagi pelaku maupun calon pelaku serta masyarakat umum.