KEBIJAKAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

Abstract

Hasilnya dapat disimpulkan bahwa Pembagian Hasil Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 disebutkan bahwa Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen) sedangkan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi sebesar 70% (tujuh puluh persen.