• Login
    View Item 
    •   Home
    • UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana)
    • UT-Faculty of Law
    • View Item
    •   Home
    • UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana)
    • UT-Faculty of Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    HAK WARIS BAGI AHLI WARIS YANG HILANG (MAFQUD) DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM

    Thumbnail
    View/Open
    Heppy Setyo Hidayati - 110710101123.pdf (2.108Mb)
    Date
    2015-12-17
    Author
    HIDAYATI, Heppy Setyo
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Harta waris bisa dibagi ketika salah satu ahli waris hilang (mafqud) dengan asumsi bahwa pembagian warisan telah dapat dilaksanakan di kalangan yang sudah jelas haknya sambil menunggu kepastian selanjutnya dalam kemungkinan bagian yang paling kecil di antara beberapa kemungkinan (mafqud hidup atau mati). Berdasarkan pendapat jumhur, hak ahli waris yang hilang (mafqud) disisihkan dulu untuk sementara. Terkait hal ini, pembagian warisan kepada mafqud hukumnya mauquf (ditangguhkan) sampai keberadaannya diketahui secara meyakinkan. Mengenai kepastian matinya ahli waris hilang tersebut tidak akan berpengaruh dalam bentuk menutup atau mengurangi hak ahli waris yang telah ada, karena haknya sudah pasti. Kemungkinan yang terjadi adalah menimbulkan hak baru atau menambah bagian yang telah diterimanya. Penyelesaian perkara pembagian harta warisan ketika salah satu ahli waris ada yang hilang (mafqud) ini merupakan kompetensi absolut pengadilan di lingkungan Peradilan Agama dalam perkara kewarisan Islam yang dijumpai dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Kepada pemerintah dan DPR, hingga saat ini belum ada ketentuan yang mengatur hak waris bagi ahli waris yang hilang (mafqud) menurut hukum waris Islam, baik dalam Al-Qur’an, Al-Hadist, maupun dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Terkait itu, penulis menyarankan untuk pemerintah dan DPR agar membuat suatu peraturan yang relevan tentang mafqud khususnya dalam penyelesaian perkara kewarisannya. Sehingga hal ini dapat juga dijadikan sebagai acuan hakim dalam memutuskan perkara untuk memberi perlindungan hukum bagi si mafqud. Keadaan mafqud seperti ini memang perlu diperhatikan, karena bagaimanapun juga mafqud tersebut harus dipenuhi haknya.
    URI
    http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/67778
    Collections
    • UT-Faculty of Law [6321]

    UPA-TIK Copyright © 2024  Library University of Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    University of Jember Repository
    IPB University Scientific Repository
    UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository
     

     

    Browse

    All of RepositoryCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    Context

    Edit this item

    UPA-TIK Copyright © 2024  Library University of Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    University of Jember Repository
    IPB University Scientific Repository
    UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository