| dc.description.abstract | Pelayanan rumah sakit adalah salah satu bentuk jasa yang diberikan oleh rumah sakit pada pasiennya. Selama ini hubungan antara penderita dengan si pengobat lebih banyak bersifat parernalistic. Pasien diposisikan subordinat dibawah dokter. Pasien sepenuhnya pasrah terhadap segala tindakan dokter, berikut segala resiko yang timbul dari tindakan dokter tersebut. Namun seiring dengan perubahan masyarakat, hubungan dokter-pasien juga semakin kornpleks. Kompleksitas hubungan dokter-pasien antara lain ditandai dengan semakin banyaknya sengketa yang timbul antara pasien dengan dokter selama berlangsungnya transaksi terapeutik Upaya mengatasi buruknya komunikasi antara dokter dan pasien maka suatu rumah sakit sejak dini harus menginformasikan hak-hak pasien dan menerapkan serta melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan untuk dijadikan dasar suatu rumah sak.it daJam menjalankan kegiatannya. Peran serta pemerintah juga diperlukan untuk menjadikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsurnen sebagai landasan hukum yang kuat guna mewujudkan keseimbaogan perlindungan bagi kepentingan konsumen (yang disini disebut dengan pasien) dan pelaku usaha (yang disini disebut dengan rumah sakit) sehingga tercipta bubungan timbal balik yang baik.
Berdasarkan latar belakang diatas pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah, bagaimanakah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung, Bagairnanakah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23Tahun 1992 dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap pasien dalam menggunakan jasa medis, dan apa kendala yang dihadapi oleh Rurnah Sakit Umum Daerah Dr, Iskak Tulungagung dalam memberikan jasa medis kepada pasien serta bagaimana upaya untuk mengarasi kendala tersebut.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan rnenganalisa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesebatan khususnya di Rnmah Sa.kit Umum Daerah Dr. lskak Tulungagung, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta kendala yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum daerah Dr. Iskak Tulungagung dalam memberikan jasa medis serta upaya untuk mengatasinya.
Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif serta mempelajari Undang-Uudang nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan kesehatan dan rumah sakit. Kemudian dari data-data ini dianalisa secara kualitatif sehingga rnenghasilkan karya penulisan yang bersifat deskriptif kualitatif
Dalam hal pelayanan medis selalu dijumpai adanya pihak yang berhubungan, dan dalam hal hubungan anrara dokter dan pasien tersebut masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Pihak rumah sakit dalam memberikan pelayanan jasa medis atau pelayanan kesehatan harus memperhatikan hak dan kewajiban pasien. Dengan memperhatikan hak dan kewajiban pasien mmah sakit sudah memberikan perlindungan hukum kepada pasien dan sekaligus juga berupaya melaksanakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah kesehatan agar derajat kesehatan masyarakar terwujud optimal.
Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi rumah sakit dan / atau pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya memberikan pelayanan medis kepada pasien dan atau konsumen, agar tercapai kerjasama yang sehat dan saling menguntungkan. | en_US |
